PUSDA Kritik Kebijakan CSR Bupati Aceh Barat: Jangan Hambat Investasi!

ABDIANSYAH,SST

- Redaksi

Senin, 24 Maret 2025 - 23:54 WIB

5080 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Wakil Ketua Kebijakan Publik Pusat Studi Pemuda Aceh (PUSDA), Saiful Mulki, menegaskan bahwa era pencitraan dalam pemerintahan sudah berakhir. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk lebih fokus pada program kerja nyata dalam 100 hari pertama, terutama dalam mendorong investasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saiful Mulki secara khusus menyoroti kebijakan Bupati Aceh Barat terkait program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan Mifa. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak objektif dan berpotensi merusak iklim investasi di Aceh Barat. Ia mempertanyakan mengapa perhatian Bupati hanya terfokus pada satu perusahaan, tanpa meninjau kebijakan CSR perusahaan lain yang beroperasi di daerah tersebut.

“Kebijakan yang terkesan tidak objektif ini bisa menimbulkan persepsi negatif bagi investor. Pemerintah seharusnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, bukan justru memperumit situasi dengan tindakan yang berbau politis,” ujar Saiful.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian masyarakat setempat. Menurutnya, jika kebijakan CSR tidak dikelola dengan baik, maka bisa berdampak pada stabilitas lapangan pekerjaan di Aceh Barat. “Kami menyarankan Bupati untuk fokus pada program 100 hari kerja yang konkret dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Saiful Mulki menekankan bahwa jika memang diperlukan audit atau evaluasi terhadap program CSR perusahaan, maka hal tersebut harus dilakukan secara menyeluruh terhadap semua pelaku usaha di Aceh Barat, bukan hanya terhadap Mifa. “Jangan sampai kebijakan ini dianggap diskriminatif dan menimbulkan ketidakpercayaan investor,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa investasi adalah faktor utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah harus diarahkan untuk mempermudah investasi, bukan malah memperumit dengan aturan yang dinilai tidak objektif. “Aceh Barat butuh investasi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar retorika politik,” pungkasnya.

PUSDA berharap Pemerintah Aceh Barat segera mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dalam meningkatkan daya tarik investasi, sehingga ekonomi daerah bisa tumbuh lebih pesat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berita Terkait

Ribuan Warga Padati Masjid Raya Baiturrahman, Buka Puasa Bersama Mendagri dan Mensos Tandai Penutupan  Aceh Ramadan Festival
Gubernur Aceh Lantik Putra Terbaik Aceh Tenggara, Budi Afrizal Jabat Kadinsos Aceh
Polres Aceh Tenggara Raih Juara II Lomba Video Pendek Pamapta Polda Aceh 2026, Terima Penghargaan Langsung dari Kapolda
Sesuai Dengan VISI & MISI Mualem – Dek Fadh, Penguatan Pendidikan Kian Nyata
Penanganan Bencana Tidak Transparan, LIRA Fokuskan Sorotan ke BBM dan Minta BPK Lakukan Audit
Dibayar Lunas Sebelum Pekerjaan Rampung, ALAMP AKSI Desak Kejati Aceh Bongkar Dugaan Pelanggaran Hukum Proyek TSC Tapaktuan
Mualem Didesak Copot Sekda Aceh, Rentetan Blunder Dinilai Cederai Tata Kelola Bencana
DPR Aceh Dapil 8 Turun ke Ketambe: Melangkah di Tengah Lumpur, Menyapa Warga yang Bangkit dari Bencana

Berita Terkait

Selasa, 10 Maret 2026 - 12:42 WIB

Generasi Cabe Rawit LDII Rungkut Kidul Bentuk 29 Karakter Luhur dan 5 Sukses Ramadhan

Selasa, 10 Maret 2026 - 12:35 WIB

Tanam Disiplin, Tumbuhkan Nasionalisme : Pos Bulangkop Satgas Yonif 751/VJS Latih PBB di SMPN Bulangkop

Selasa, 10 Maret 2026 - 12:29 WIB

Mencari Keadilan untuk Orang Tuanya, Ilmiatun Nafia Laporkan Dugaan Penahanan Tak Sesuai Prosedur ke Komnas HAM

Selasa, 10 Maret 2026 - 12:26 WIB

Penerimaan Anggota Terpadu Polri T.A. 2026 Panda Polda Gorontalo Resmi Dibuka

Selasa, 10 Maret 2026 - 12:18 WIB

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Kunjungi Kodim 0302/Inhu, Perkuat Pembinaan Satuan dan Berikan Pengarahan kepada Prajurit

Selasa, 10 Maret 2026 - 12:06 WIB

Dewan Buruh Pelabuhan Pasang Badan untuk Program Makan Bergizi Gratis dan Swasembada Energi

Selasa, 10 Maret 2026 - 12:03 WIB

Jangan Panik,..!!! Dewan Buruh Pelabuhan Minta Masyarakat Waspadai Provokasi Anti-Pemerintah

Selasa, 10 Maret 2026 - 11:54 WIB

Kades Mekar Jaya Terjepit : Usai Isu Ijazah Palsu, Kini Dilaporkan Atas Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Jual Beli Tanah

Berita Terbaru