Pontianak, Kalimantan Barat – 4 Juli 2025, AgaraNews. Com // Insiden intimidasi terhadap jurnalis yang tengah meliput di wilayah Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, menuai kecaman luas. Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kebebasan pers, perlindungan anak, dan prinsip dasar demokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi indikasi pelanggaran hukum. Intimidasi terhadap jurnalis adalah serangan langsung terhadap konstitusi, terutama Undang-Undang Pers,” tegas Dr. Herman dalam keterangannya, Kamis (3/7).
Menurut informasi yang diterimanya, sejumlah jurnalis yang hendak melakukan peliputan justru dihadang dan diintimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan masyarakat. Bahkan, beredar surat pernyataan pelarangan peliputan wartawan yang disebut-sebut diketik di kantor Polsek Belitang Hulu dan dibacakan langsung oleh Kapolsek.
“Jika benar aparat terlibat dalam pembuatan dan pembacaan surat tersebut, ini bisa dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP,” ujar Herman. Ia menambahkan, hal tersebut juga bertentangan langsung dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers tanpa intervensi.
Lebih lanjut, Dr. Herman juga menyoroti aspek perlindungan anak dalam kejadian tersebut. Ia mengungkapkan bahwa terdapat anak-anak yang berada dalam mobil bersama para jurnalis dan mengalami trauma akibat intimidasi yang terjadi.
“Negara berkewajiban melindungi anak dari situasi kekerasan dan tekanan psikologis. Kelalaian aparat dalam hal ini bisa melanggar UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” jelasnya.
Sampai hari ini, belum ada klarifikasi resmi dari Kapolsek Belitang Hulu terkait insiden tersebut. Dr. Herman menilai sikap bungkam aparat hanya akan memperparah krisis kepercayaan publik.
“Jika aparat diam, maka wajar bila publik mencurigai ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Ini menyangkut akuntabilitas dan transparansi institusi hukum,” tandasnya.
Ia pun mendesak Polres Sekadau untuk segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan internal terhadap dugaan pelanggaran hukum maupun etik oleh anggotanya. Jika tidak ada langkah tegas, ia meminta Polda Kalbar mengambil alih penanganan kasus ini secara objektif.
“Ini bukan hanya soal permintaan maaf. Ini soal integritas institusi Polri di mata publik,” tegas Herman.
Tak hanya aparat, ia juga menyerukan agar oknum yang mengatasnamakan masyarakat untuk mengintimidasi wartawan segera diperiksa secara hukum.
“Negara tidak boleh tunduk pada tekanan dari sekelompok orang yang ingin membungkam kebenaran. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat. ( Lia Hambali)
