Kepala Sekolah SMKN 2 Baleendah H.Tatang M.Pd (Kiri)Didampingi Wakasek Humas Sutisna
Kab.Bandung,Agaranews– Proyek pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) di SMK Negeri 2 Bale Endah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2025 kini mendapat tanggapan dari Kepala Sekolah.
Pekerjaan yang bersumber dari dana APBN tersebut, diberitakan sebelumnya diduga mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), bahkan disinyalir terjadi pengurangan spesifikasi pekerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data yang dihimpun, SMK Negeri 2 Baleendah mendapatkan bantuan pembangunan 2 ruang praktek Siswa lengkap dengan perabot serta 5 unit toilet beserta sanitasi, dengan total anggaran mencapai 3.968.770.000 Rupiah. Program ini merupakan bagian dari Revitalisasi Sekolah yang digulirkan pemerintah pusat.Program ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan dijalankan melalui mekanisme swakelola dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
Terkait K3 kepala sekolah SMKN 2 Baleendah Tatang saat di konfirmasi Senin,22 September 2025 mengatakan telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pekerja dan sudah memberikan arahan untuk melengkapi.
“Ketika saya mendengar pemberitaan itu, saya berkumpul dan menanyakan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi. Dan team pelaksana mengatakan sudah sesuai.begitu juga dengan baja ringan,kita memakai baja ringan ukuran 0,75 .,”ungkapnya.
Tatang melanjutkan, Terkait Masalah teknis itu bukan kesaya, langsung itu ada mandornya, dan saya sudah berbicara dengan orang kementrian dan pak Kabid kalau masalah teknis silakan ada orangnya bukan kesaya.
“Untuk membuktikan ada pengurangan volume harus ada alat bukti,sekarang begini saja disini ada ada pengawasnya ada pelaksana nya mending langsung,”ujarnya.
Sementara Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Edy Purwanto saat dihubungi melalui WhatsApp mengatakan proyek revitalisasi di SMKN 2 Baleendah itu bukan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, melainkan langsung dari pusat.
“Itu bisa langsung dilihat dari papan informasi bahwa proyek tersebut langsung dari kementerian.dan untuk konfirmasi bisa dihubungi kepala sekolah,” tutupnya
Diberitakan sebelumnya melalui YouTube Agaranews dalam pelaksanaan proyek, sejumlah pihak menilai proyek swakelola tersebut tidak mengindahkan standar K3. Hal ini berpotensi membahayakan para pekerja di lapangan dan berdampak terhadap kualitas bangunan
Adapun kejanggalan lain nya yang di temukan dilokasi pembangunan yaitu indikasi pengurangan volume material seperti penggunaan baja riang diduga terlalu tipis yang berdampak pada kualitas bangunan.
Kalau praktik seperti ini dibiarkan, kualitas bangunan sekolah akan buruk, berpotensi membahayakan keselamatan siswa, sekaligus menimbulkan kerugian negara
Team
