25% SMA dan SMK Negeri Jawa Timur Terbukti Pungli, Kadis Diminta Mundur

Hidayat Desky

- Redaksi

Senin, 20 Maret 2023 - 18:08 WIB

40208 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Surabaya, Agaranews.com – Maraknya praktek pungutan liar yang terjadi di sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berada di wilayah jawa timur kian dilakukan secara terang-terangan, kepada sejumlah muridnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahkan modus yang digunakan oleh pihak sekolah untuk untuk mengelabui dinas terkait adalah dengan menarik iuran kepada sejumlah muridnya yang mulanya SPP menjadi PMP.

Besaran kisarannya berbeda beda, mulai dari ratusan ribu per siswa, hingga puluhan juta rupiah, hal itu sudah menjadi pemandangan yang biasa di dunia pendidikan ini.

Bahkan demi meluapkan rasa kekecewaannya terhadap dunia pendidikan yang terjadi saat ini, ratusan siswa membuat surat permohonan kepada dinas pendidikan agar menghentikan pungutan dengan dalih iuran pembangunan sekolah.

Baca Juga :  Ketua PKK Aceh Apresiasi Kampung Sepang yang Sarat Prestasi

Melihat fakta tersebut, Aliansi Madura Indonesia (AMI) sangat prihatin atas apa yang menimpa pada dunia pendidikan, bahkan demi meluapkan kekecewaannya, mereka menggelar aksi demonstrasi di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Mereka meminta dan menuntut kepada kepala dinas pendidikan agar bertindak tegas, atas bobroknya situasi dan sistem yang kini tengah dirasakan oleh siswa yang saat ini tengah mengenyam pendidikan.

“Kami memiliki bukti sebanyak 11 SMA Negeri dan 7 SMK Negeri yang jelas jelas terbukti menarik iuran, dan beberapa curhatan siswa atas keberatan dengan adanya PPDB dengan nominal 3,5 per siswa baru, bahkan tidak hanya itu saja, parkir saja yang terletak di gedung sekolah harus ditarik uang sebesar 2 ribu,” urai Baihaki Akbar dalam orasinya saat di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (20/3).

Baca Juga :  Gelar Vaksin Merdeka, 360 Dosis Disiapkan Polsek Medan Helvetia Untuk Masyarakat Kecamatannya

Dirinya juga menambahkan, jika sistemnya seperti itu, tentunya sangat bertentangan dengan perintah Gubernur yang memerintahkan sekolah negeri gratis.

“Jika kepala dinas tidak mampu menangani permasalahan ini, kenapa tidak mundur saja dari jabatannya, kenapa hanya lebih mementingkan plesir ke negeri Jepang, bahkan saat dunia pendidikan di Jawa timur dirinya malah berpose mesra, kami akan terus menyuarakan ini sampai tuntutan kami terpenuhi,” urainya.

Berita Terkait

Satgas Yonif 125/SMB Rutin Berikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang Hadiri Perayaan Paskah – Pantekosta GPDI Se-Tanah Karo
Satgas Yonif 509 Bagikan Daster dan Layanan Gratis Kesehatan
Dankodiklatal Terima Courtessy Call Kadiskesal
Cegah Penyakit DBD Babinsa Banyudono Bantu Fogging di Desa Bendan
Bersama Warga, Babinsa Gotong Royong Bangun Talud Irigasi
Peringati Hari Kartini Di Medan Tugas, KOOPS HABEMA Bersama Kartini Papua Semarakkan Kegiatan Teritorial
Meriahkan Hardikal Ke-78, Dankodikdukum On Air di Radio SS 100 FM

Berita Terkait

Kamis, 25 April 2024 - 23:07 WIB

Satgas Yonif 125/SMB Rutin Berikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Kamis, 25 April 2024 - 22:27 WIB

Satgas Yonif 509 Bagikan Daster dan Layanan Gratis Kesehatan

Kamis, 25 April 2024 - 22:20 WIB

Dankodiklatal Terima Courtessy Call Kadiskesal

Kamis, 25 April 2024 - 22:16 WIB

Cegah Penyakit DBD Babinsa Banyudono Bantu Fogging di Desa Bendan

Kamis, 25 April 2024 - 22:13 WIB

Bersama Warga, Babinsa Gotong Royong Bangun Talud Irigasi

Kamis, 25 April 2024 - 22:10 WIB

Peringati Hari Kartini Di Medan Tugas, KOOPS HABEMA Bersama Kartini Papua Semarakkan Kegiatan Teritorial

Kamis, 25 April 2024 - 22:05 WIB

Meriahkan Hardikal Ke-78, Dankodikdukum On Air di Radio SS 100 FM

Kamis, 25 April 2024 - 21:59 WIB

Mantaaappp,…!!! Tim Intel Kodim 0201/Medan Berhasil Ungkap Home Industri Miras Ilegal

Berita Terbaru