Akhirnya BPK Desa Kute Galuh Asli Kec Lawe Bulan Laporkan Kades, Dugaan Dana BUMK Fiktif TA 2019

- Redaksi

Kamis, 12 Maret 2020 - 15:28 WIB

401,136 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua BPK dan Tiga Anggota, didampingi Tokoh Masyarakat, beserta Camat Lawe Bulan Melapokan Dugaan Penyalah Gunaan Dana Desa Kuta Galuh Asli.

Agara News.Com, Aceh Tenggara –  Setelah melalui berbagai proses, yang dilakukan Badan Permusyawaratan Kute ( BPK ) Kute Galuh Asli Kecamatan Lawe Bulan, terhadab Mhd Sabri selaku kepala desa, untuk pertanggung jawaban, terkait dugaan penyalahgunaan dana desa tahun 2017 sampai dengan 2019, dan penggelapan dana Badan Usaha Milik Kute ( BUMK ) senilai Rp 104 Juta Lebih, oleh MHD Sabri, akhirnya BPK di dampingi tokoh masyarakat melaporkan ke Bupati Aceh Tenggara dan Ispektorat.

Dari surat laporan tersebut, yang diberikan salah seorang tokoh masyarakat desa kutagaluh asli, didampingi, Sukardi Maha, selaku ketua dan tiga anggota BPK, pada Agara News.com, senen (9/3) didepan kantor ispektorat, yang mana didalam kronologi laporan, sebelumngnya atas permintaan masyarakat menyurati Kades, untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa tahun 2017 sampai de gan 2019, termasuk dana desa yang masuk ke Pamsimas, karena pembangunan pamsimas tahun 2017, hingga saat ini tidak dapat dipungsikan.

Dalam tuntutan masyarakat melalui BPK, agar pihak berkompeten untuk memblokir sementara dana desa tahun 2020, sebelum ada penyelesaian pertanggung jawaban kepala desa kuta galuh asli didepan masyarakat yang digelar, di rapat terbuka di gedung serba guna.

Salah seorang tokoh masyarakat desa kuta galih asli minta kepada bupati aceh tenggara, Raidin Pinim, wakil bupati Bukhari, kepala inspektorat, camat lawe bulan agar tidak berpihak pada yang salah, masyarakat tidak pandai berbohong, tidak pandai berkata kata muluk, yang mereka tau, apa yang dilihat dan apa yang dirasakan itu yang disampaikan dalam tuntutan, tapi bagi kami tidak ada keadilan dari pemerintah daerah biarlah Allah.SWT di hari kelak nanti, yang memberi keadilan bagi pihak yang menutupi kesalahan orang lain, dam memihak pada yang salah, kami harap pihak inspektorat secepatnya mengaudit dana desa yang kami laporkan, harapan terakhir tokoh masyarakat tersebut.(HD)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kunker ke Bali, Kepala BSKDN: Pembangunan Provinsi Bali Harus Berlandaskan Riset
Walikota Tanjungbalai H.Waris Tholib,S.Ag,MM Buka Rapat Penyerahan DHKP, SPPT dan PBB-P2 Tahun 2023
GIBAS Siap Menjadi Garda Terdepan Ciptakan Pemilu 2024 Aman dan Damai
Ketum Gerakan Reformasi Islam Siap Kawal Pesta Demokrasi 2024
Wartawan Central Agara,Resmi Laporkan Oknum kepala desa dari kecamatan Lawe Sumur
Ibu Korban Pencabulan Datangi Polrestabes Medan Minta Pelaku Ditangkap
Sekda Kab. Karo Buka Acara Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 Kabupaten Karo
Pemerintah Kabupaten Karo Kembali Raih Opini WTP Dari BPK

Berita Terkait

Senin, 29 Mei 2023 - 23:06 WIB

Kunker ke Bali, Kepala BSKDN: Pembangunan Provinsi Bali Harus Berlandaskan Riset

Senin, 29 Mei 2023 - 22:23 WIB

Walikota Tanjungbalai H.Waris Tholib,S.Ag,MM Buka Rapat Penyerahan DHKP, SPPT dan PBB-P2 Tahun 2023

Senin, 29 Mei 2023 - 21:44 WIB

Ketum Gerakan Reformasi Islam Siap Kawal Pesta Demokrasi 2024

Senin, 29 Mei 2023 - 21:30 WIB

Wartawan Central Agara,Resmi Laporkan Oknum kepala desa dari kecamatan Lawe Sumur

Senin, 29 Mei 2023 - 20:55 WIB

Ibu Korban Pencabulan Datangi Polrestabes Medan Minta Pelaku Ditangkap

Senin, 29 Mei 2023 - 19:55 WIB

Sekda Kab. Karo Buka Acara Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 Kabupaten Karo

Senin, 29 Mei 2023 - 19:48 WIB

Pemerintah Kabupaten Karo Kembali Raih Opini WTP Dari BPK

Senin, 29 Mei 2023 - 19:37 WIB

Babinsa Koramil 03/Berastagi Bantu Seberangkan Anak Sekolah dan Mengatur Arus Lalulintas

Berita Terbaru