Aceh Singkil Agaranews.com – Masyarakat Kampung Perangusan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil minta kepada pihak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) instansi Inspektorat terhadap Pejabat (PJ) Kepala Desa (Kades) Perangusan di audit karena ada dugaan penggelembungan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa (ADD – DD) yang di kelola akhir Tahun Anggaran (TA) 2021.
Salah satu masyarakat Desa Perangusan Kecamatan Gunung Meriah Aiyub Bancin mengatakan “Semenjak berakhirnya kepemimpinan Datok Tinambunan selaku Pj Kades Perangusan di lanjutkan Salami Alias Alamin selaku PJ Kades Perangusan Kecamatan Gunung Meriah, bahwa adanya dugaan penggelembungan terutama DD untuk Covid-19 yang di plotkan 40% apa – apa saja yang di pergunakan dan juga di plotkan, karena realisasi dilapangan kami sangat yakin itu ada Mark Up dan juga fiktif,,” tutur Aiyub Sabtu (28/05/22).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bukan itu saja termasuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Repoblik Indonesia (HUT – RI) 17 Agustus 2021 kemaren impormasi yang di peroleh mencapai Rp 58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), sedang situasi saat itupun masih marak – maraknya Covid-19 tentunya tidak bisa mengadakan keramaian atau berkerumunan,”
“Sementara faktanya dilapangan realisasi tidak ada kegiatan di desa Perangusan atau keramaian tersebut, nah kalau memang ada dianggarkan kami sangat mengharapkan pihak kecamatan atau pihak APIP instansi Ispektorat Kabupaten Aceh Singkil turun mengaudit PJ kepala desa Perangusan tersebut, sesuai amanah regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan juga Peraturan Menteri Dalam Neger (Permendagri ) Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, kami sangat berharap kepada pihak terkait agar menginplementasikannya.
Lanjut Aiyub “Regulasi tersebut di atur dan ditetapkan guna mengatur tentang pengawasan pengelolaan Keuangan Desa, yaitu mengenai: Pengawasan oleh APIP. Pengawasan oleh Camat. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” tegasnya
“Karena semenjak mantan Pj Kades Datok Tinambunan dan dilanjutkan oleh PJ Kades Alamin alias Salami tidak ada pernah di musyawarahkan terutama tentang anggaran dana Covid-19 yang 40%, untuk realisasi dan penanganan sementara kami terima, selain Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) hanya dapat bantuan 4 (Empat) masker saja, ungkap Aiyub Bancin.
Sementara itu Kepala Inspektorat Aceh Singkil H. Muhammad Hilal, SH, M.Si ketika awak media AGARA NEWS menanyakan terkait dugaan PJ Kades Perangusan Me Mark Upkan DD Dan ADD TA 2021 melalui selulernya mengatakan “Surat pengaduan dari perangusan sudah diterima kemari, sekarang sedang dipelajari. Sabar ya terima kasih,” imbuhnya (SBY)
