Forkopincam Lakukan Koordinasi Menangani Kerusakan Jalan Sigura-Gura

Asahan AgaraNews.com// Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Aek Songsongan, Kabupaten Asahan menggelar rapat koordinasi dengan Pemuda Batak Bersatu (PBB), tokoh masyarakat, para Kepala desa, PU Bina Marga/PUPR dan PT. PLN Asahan 3, Selasa (25/01/2023) di Aula Ponot Kantor Camat Aek Songsongan. Dalam rangka pembahasan kerusakan jalan dan beram jalan akibat mobilisasi material projek PLTA Asahan 3 selama ini.

Rapat koordinasi yang dipimpin Camat Kecamatan Aek Songsongan yang diwakilkan Sekcam Ade Helmi Panjaitan dalam arahannya mengatakan, pertemuan atau koordinasi yang sama seperti ini telah berkali-kali dilakukan, namun yang menjadi permasalahan tetap belum ada penanganan yang serius. Titik permasalahan ini tentang kerusakan jalan dan beram jalan dari simpang Pulau Raja sampai batas Toba, dimana kerusakan jalan ini terjadi dikarenakan mobilisasi material PLTA Asahan 3 yang melebihi tonase ketahanan jalan. Menanggapi hal itu Guntoro Rambe selaku pihak PAC PBB dan juga tokoh masyarakat mengatakan, persoalan persoalan yang timbul belakangan ini dampak dari kegiatan PLTA Asahan 3 seakan telah merenggut kebebasan dan keselamatan warga untuk melintasi jalan Propinsi Lintas Sigura-Gura. Namun permasalahan ini telah dilakukan beberapa koordinasi antara Forkopimca dengan pihak masyarakat, PUPR , PT. PLN dan juga pihak Perusahaan yang ada di daerah ini namun tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa minggu terakhir ini masyarakat melalui Pemuda Batak Bersatu (PBB) melakukan aksi protes dengan menghentikan kendaraan pengangkut material PLTA Asahan 3, suatu bentuk meminta supaya jalan ini segera diperbaiki. Yang diminta hanya jalan yang berlubang dan beram jalan yang hancur harus diperbaiki sehingga tidak mengakibatkan patal bagi warga pengguna jalan.

Sama halnya dengan penuturan Ketua PAC PBB Kecamatan Aek Songsongan Swanton Siahaan, pada saat PBB melakukan aksi penyetopan tepatnya tanggal 16 Januari 2023 yang lalu,sudah ada kesepakan yang disaksikan Kapolsek Bandar Pulau serta kepala desa Marjanji Aceh. Dimana kesepakan itu tertuang dalam berita acara bahwasanya pihak PLTA Asahan 3 akan melakukan penimbunan beram jalan yang telah berlubang dalam sepanjang jalan Propinsi lintas Sigura-gura sampai batas Toba.

Penimbunan tersebut dilakukan mulai pada tanggal 17 Januari 2023 dengan seterusnya hingga jalan yang rusak tersebut sampai selesai. Namun perjanjian itu dilakukan pihak PLTA Asahan 3 hanya untuk melepaskan angkutan mereka, penimbunan jalan yang rusak itu hanya sekali dilakukan, itupun bukan langsung di serak. Dalam hal ini kami menganggap pihak PLTA Asahan 3 ini sama sekali tidak menghargai perjanjian tersebut dan juga tidak menghargai pihak Polsek bandar Pulau karena awalnya Kapolsek yang menjamin PT. PLN Asahan 3 akan melakukan perbaikan jalan tersebut.

Untuk itu kami dari PBB meminta kepada pihak PLTA Asahan 3 supaya melakukan penimbunan di setiap beram jalan yang berlubang dalam waktu 2×24 jam, kalau hal ini tidak dilakukan maka kami PBB beserta warga aek Songsongan akan lakukan aksi kembali, tegas Swanton Siahaan. Pihak PUPR Suwardi,ST selaku Kasi Pemeliharaan menjelaskan, untuk jalan Propinsi lintas Sigura-Gura dimana dari Pulau Rakyat ke Bandar Pulau sepanjang 26,9 Km dan ruas jalan Bandar Pulau ke Desa Tangga- Batas Toba sepanjang 24,4 Km, itu tanggung jawab PUPR dalam pemeliharaan jalan. Namun ada kesepakatan awalnya pada tahun 2019 yang silam kerusakan jalan ini yang mayoritas disebabkan dampak dari kegiatan projek PLTA Asahan 3, maka perbaikan atau perawatan jalan ini dilakukan kerjasama antara PLTA Asahan 3 dan PUPR, tuturnya.

Untuk itu dalam pertemuan kali ini Sekcam mengusulkan untuk penanganan masalah yang sangat kecil dan telah berkali-kali dirapatkan dan juga sudah berkali-kali terjadi aksi dari warga, supaya pihak PLTA Asahan 3 menyediakan material dan angkutan sampai ke jalan yang rusak dan PUPR menyediakan alat berat untuk menyeraknya. Usulan ini diterima pihak PLN dan juga pihak PUPR maka dituangkan dalam bentuk surat perjanjian dan dimulai sejak minggu ke Dua pada bulan Februari 2023 mendatang.

Surat perjanjian tersebut ditanda tangani pihak Forkopimca, pihak PT PLN , PUPR dan pihak PBB serta tokoh masyarakat. Yang jelas perjanjian ini harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah kita sepakati. Jangan hanya perjanjian dan perjanjian namun realisasinya tidak ada dan yang ada hanya menyalahkan yang sana dan yang sini tegas Kapolsek melalui Kanit Intel.(Agara/R.Ginting/M.Panjaitan)