Kemendagri dan PPATK Sepakati Perkuat Kerjasama

admin

- Redaksi

Sabtu, 21 Desember 2019 - 16:18 WIB

40590 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[URIS id=185]

 

Jakarta, Agaranews  – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati untuk memperkuat kerjasama dalam hal pengawasan dan lalu lintas anggaran yang melibatkan Pemerintah Daerah. Hal itu dikatakan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D usai menerima kunjungan Kepala PPATK di Gedung A Kemendagri, Jumat (20/12/2019).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hari ini dari Kemendagri menerima kunjungan Kepala PPATK serta rombongan, kita tadi sudah berdiskusi beberapa hal. Intinya adalah kita sepakat untuk memperkuat kerja sama antar lembaga, Kemendagri dengan PPATK, terutama dalam pengawasan anggaran-anggaran ya, lalu lintas anggaran yang melibatkan pemerintahan, lebih spesifik Pemerintah Daerah,”kata Mendagri.

Sebagai Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah, Kemendagri dan PPATK akan bekerjasama dalam memonitor alur transaksi yang mencurigakan. Ke depannya, Kemendagri juga akan meningkatkan akses dalam pemeriksaan yang dilakukan PPATK.

“Karena Kemendagri memiliki tugas pokok membantu Bapak Presiden dalam pengelolaan, sinkronisasi pemerintahan termasuk Pemda, pembina dan pengawas pemerintah daerah termasuk rekan-rekan kepala daerah, kemudian dari PPATK mungkin rekan-rekan sudah paham sebagai financial intelligent unit ya, memonitor, memiliki kewenangan memonitor lalu lintas transaksi termasuk transaksi yang mencurigakan. Kita sepakat di antaranya ke depan dari Kemendagri akan meningkatkan akses kepada PPATK dalam rangka untuk melakukan profiling dan sekaligus crosschecking atas pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK,” jelasnya.

Baca Juga :  Hasil Tes Rapid Keluarga Pasien Positif Covid-19 di Gayo Lues Dinyatakan Negatif

Dalam kaitannya transfer dana Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah, Mendagri menilai tak cukup hanya mengandalkan 3 (Ditjen) yang ada di lingkungannya saja yakni Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, namun dibutuhkan kerjasama PPATK untuk menjangkau hal-hal yang berada di luar ranah Kemendagri.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri karena kami tidak memiliki akses untuk memiliki sistem perbankan dan lain-lain. Itu kewenangannya ada pada PPATK. Untuk itu lah kita minta bantuan PPATK, bekerjasama untuk melakukan monitoring agar dana-dana tersebut untuk ke Desa maupun Kabupaten/Kota ini betul-betul efisien, efektif, tepat sasaran, digunakan untuk pembangunan. Ini lah kira-kira hal-hal yang kita sepakati dalam pertemuan ini, kami sangat berharap dari PPATK dapat mendukung pengawasan anggaran-anggaran tersebut,” ujarnya.

Baca Juga :  Plt Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi Dewan Pengawas LPP RRI Pusat Jakarta

Senada dengan hal tersebut, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin juga mengaminkan hal yang sama. Menurutnya, kerjasama dengan Kemendagri terutama dalam hal pemanfaatan data kependudukan sangat diperlukan untuk analisis pemeriksaan transaksi perbankan.

“Kunjungan kami ke Kemendagri ini yang kedua kalinya, tujuannya adalah memperkuat kerjasama antara PPTK dengan Kemendagri. Jadi ini lanjutan dari yang pertama. Kami menyampaikan konsep-konsepnya, sekarang lebih kita detailkan lagi, apa sih bentuk kerjasama itu, tadi sudah disampaikan yang pertama kami selama ini mendapatkan bantuan dari Mendagri dalam hal data-data Kependudukan dan catatan sipil, yaitu sangat bermanfaat dalam kita melakukan analisis pemeriksaan terhadap transaksi keuangan. Dengan adanya data dari Kemendagri lebih bisa mempercepat, bisa memperluas analisis dan lebih memastikan lagi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, turut mendampingi Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Plt. Dirjen Politik & PUM, Sesditjen Dukcapil, Sekretaris Utama PPATK, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberantasan, Plh. Direktur Hukum, Ketua Kelompok Kerjasama Dalam Negeri PPATK, Staff Kepala PPATK. (RED)

Berita Terkait

Danmenarmed 2 Kostrad Sambangi Batalyon Armed 1 Roket Ajusta Yudha
Kapolres Simalungun Berikan Himbauan Tegas, Pasca Insiden Kebakaran Bus Pariwisata, Prioritas Keselamatan dan Kelayakan Kendaraan
Polri Watch Acung Jempol Kinerja Polri Presisi
Sekda Himbau Masyarakat Waspada Terhadap Kebakaran
7 Organisasi Pers Yang Ada Di Tuba Sepakat Dirikan DPP Aliansi Lembaga Pers
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pakpak Bharat, Menyalurkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Rumah dan Korban Tersambar Petir
HUT Ke-22 Abdya, Letkol Beni Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Daerah
Dandim 0110 / Abdya, Letkol Inf Beni Maradona, S.Sos Lepas Satu Kapten Pindah Tugas

Berita Terkait

Rabu, 17 April 2024 - 23:54 WIB

Danmenarmed 2 Kostrad Sambangi Batalyon Armed 1 Roket Ajusta Yudha

Rabu, 17 April 2024 - 23:48 WIB

Kapolres Simalungun Berikan Himbauan Tegas, Pasca Insiden Kebakaran Bus Pariwisata, Prioritas Keselamatan dan Kelayakan Kendaraan

Rabu, 17 April 2024 - 22:42 WIB

Polri Watch Acung Jempol Kinerja Polri Presisi

Rabu, 17 April 2024 - 22:38 WIB

Sekda Himbau Masyarakat Waspada Terhadap Kebakaran

Rabu, 17 April 2024 - 22:34 WIB

7 Organisasi Pers Yang Ada Di Tuba Sepakat Dirikan DPP Aliansi Lembaga Pers

Rabu, 17 April 2024 - 19:30 WIB

HUT Ke-22 Abdya, Letkol Beni Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Daerah

Rabu, 17 April 2024 - 19:27 WIB

Dandim 0110 / Abdya, Letkol Inf Beni Maradona, S.Sos Lepas Satu Kapten Pindah Tugas

Rabu, 17 April 2024 - 19:08 WIB

Danrem 032/Wirabraja Laksanakan Kunker ke Solok

Berita Terbaru

HEADLINE

Polri Watch Acung Jempol Kinerja Polri Presisi

Rabu, 17 Apr 2024 - 22:42 WIB

HEADLINE

Sekda Himbau Masyarakat Waspada Terhadap Kebakaran

Rabu, 17 Apr 2024 - 22:38 WIB