Agara News. Com, Aceh Tenggara – Sejak diluncurkan dana desa mulai tahun 2015 hingga 2020, pada 385 desa tersebar di 16 kecamatan, Aceh Tenggara, begitu banyak permasalahan yang tibul sehingga Lsm Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara ( KPK-N ) minta pada Bupati untuk membekukan pencairan dana desa tahun 2020, bagi desa yang sebelum mempertanggung jawabkan dengan baik, dana desa sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut dikatan Junaidi Ketua Lsm KPK – N Aceh Tenggara pada Agara News.com Rabu pagi ( 4/3 ) di sekretariat Lsm KPK – N desa pulonas baru kecamatan lawe bulan, Karena menurut Lsm KPK- N, begitu banyak laporan masyararakat dari berbagai desa dan kecamatan yang disampaikan kepada Wakil Bupati, baik secara lisan maupun tertulis, bahkan dengan melakukan aksi demo kekantor Bupati.
Demikian juga dengan laporan masyarakat ke Inspektorat, terkait penyalah gunaan dana desa, demikian juga halnya dari hasil pantauan dan investigasi langsung serta penyampaian masyarakat pada Lsm KPK-N, dilapangan banyak penyimpangan mulai dari regulasi, pengelolaan dana desa, dana Badan Usaha Milik Kute ( BUMK) dan dugaan mark up, pengurangan volume pekerjaan, pembangunan fisik pekerjaan yang tidak tepat sasaran atau tidak skala prioritas, hal tersebut berpotensi merugikan keuangan negara.
Itulah sebabnya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, lebih jeli dalam menanggapi laporan masyarakat, serta menurunkan Inspektorat, serta mengikut sertakan tim independen untuk melakukan audit investigasi khusus, untuk mengecek pakta dilapangan, jangan hanya melihat kuantitasnya saja akan tetapi harus lebih teknis kearah kualitasnya, apakah laporan masyarakat tersebut benar adanya, kita harus percaya laporan masyarakat tersebut sangat benar adanya karena mereka lebih tau apa yang terjadi didesanya, karena laporan kades secara administrasi, tertulis potho pisik, sementara secara tehnik tidak sesuai, dari segi kualitas, ungkap junaidi (HD)
