Agaaranews, Aceh Tenggara – Musyawarah perencanaan dan pembangunan(musrenbang) RKPK tahun 2021 Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara, dilakukan pada hari Rabu (26/02-2020) pukul 10.00 Wib, di halaman Kantor camat Babul Rahmah.
Anggota DPRK Aceh Tenggara, Hasanusi SKD dalam sambutannya mengatakan, bahwa usulan-usulan harus direalisasikan, di input; jangan ada lagi masuk dari jendela, ujarnya.”
Junaedy, anggota DPRA dari Partai Hanura mengucapkan dalam musrenbang, bahwa kewenangan dari provinsi tambah kecil, dengan adanya Permendagri no.90 Tahun 2019, silahkan kabupaten merencanakan, dan mengusulkan kepada provinsi, ucapnya.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sedangkan, Luhut Simanjuntak anggota DPRK Aceh Tenggara dari Fraksi Gerindra dalam dialog atraktif menyebutkan, mari kita usulkan pembelian pupuk subsidi dari dana desa, dengan kebijakan, tanpa melalui Perbup, yang dapat diambil dari dana BUMK, tambahnya.”
Sekda Aceh Tenggara, Drs.M.Ridwan Sekedang dalam musrenbang menyebutkan, bahwa usulan-usulan itu harus ditampung dengan skala prioritas, di input, ada e-planning, ada e-program. Memang anggaran kita tahun ini defisit Rp.50 milyar, cetusnya.”
Beberapa usulan-usulan warga dan kecamatan, yakni bronjong, pengaspalan jalan, pembangunan irigasi, pembangunan Gedung Aula kecamatan, pembangunan jembatan, pembangunan stadion mini skala kecamatan, pengadaan air minum Kantor camat, pengadaan pupuk, pengadaan bibit jagung, pengadaan bibit jagung, peningkatan jalan desa Penguhapan.
Pantauan Wartawan Agaaranews hadir, anggota DPRA, Junaedy; anggota DPRK, Hasanusi SKD, Luhut Simanjuntak, Jumatun, Musiady, S.Pd; Sekda Aceh Tenggara, Drs.M.Ridwan Sekedang; Kabid pembinaan SD, Nurida, S.Pd; Inspektorat Aceh Tenggara diwakili, Syukur Karo-karo, SE, M.Si; Kabag kesra, Usman, SE; Camat Babul Rahmah, Hanidah, SE; Kapolsek Babul Rahmah, Iptu.Jusran; perwakilan Danramil Babul Rahmah, Serma. Asih Nata Purba;Sekcam Babul Rahmah, Nanang Suhendra, Kepala-kepala desa(pengulu kute) se-kecamatan Babul Rahmah, dan unsur OPD yaitu, Bappeda, Dinas pertanian, Dinas sosial, Dinas PUPR, Dinas perhubungan, dan Satpol PP & WH.(H.Desky/P.Lubis/Jumarin)
