Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kemensos tahun 2019 di Kebumen diduga ada pemangkasan anggaran

Kebumen agaaranews.com pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kemensos tahun 2019 di Kebumen diduga ada pemangkasan anggaran. Terkait hal tersebut, Polres Kebumen tengah melakukan pendalaman. Bahkan polisi menjadwalkan pemanggilan Kepala Dinas Kesehatan Kebumen untuk dimintai keterangan.

Kepala Dinkes Kebumen Dwi Budi Satrio saat dimintai keterangan wartawan membenarkan perihal pemanggilan dirinya dari kepolisian. Ia menyebut, diminta datang ke Polres Kebumen untuk dimintai keterangan pada Jumat 8 Januari 2021 besok.“Besok Jumat dimintai keterangan sebagai saksi,” katanya, Rabu 6 Januari 2021.Untuk diketahui, semasa program tersebut bergulir Dwi Budi Satrio menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kebumen. Terkait adanya dugaan pemotongan anggaran, ia mengaku sama sekali tidak mengetahuinya.“Baru mendengar adanya informasi saat ini,” tegasnya.Budi mengaku sangat menyesalkan bilamana ada pemotongan anggaran bantuan RTLH tersebut. Sepengatahuan dirinya, bantuan dalam bentuk uang tersebut langsung ke rekening masing-masing penerima. Sehingga kewenangan penuh pada penerima.Pengambilan dan belanja kami tidak tahu. Supervisor dari TKSK,” imbuhnya.Sebelumnya, indikasi adanya dugaan pemangkasan anggaran bantuan RTLH program Kemensos mengemuka dari Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Wabup tatkala menghadiri acara Penyelarasan Visi Misi Bupati dengan program OPD tahun 2021 menyebutkan ada indikasi itu terjadi setidaknya 120 titik. Adapun pemangkasan bervariasi mulai dari Rp 4 hingga 5 juta.

Terkait dugaan tersebut, Arif telah meminta kepada OPD terkait dalam hal ini Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) guna mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Adapun pihak kepolisian pun tengah melakukan pendalaman terkait dugaan tersebut

Red- biro kebumen.,korwil jateng