Presiden Ingatkan Agar Komponen dan Unsur Pemerintah Daerah Patuhi dan Ikuti Aturan Main dalam Pengendalian Karhutla

JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali menegaskan kepada komponen Pemerintah Daerah khususnya dari unsur TNI dan Polri agar lebih serius dalam penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Presiden meminta agar komponen dan unsur tersebut dapat bergerak cepat memadamkan api sekecil dan sedini mungkin.

“Kalau ada api satu, segera padamkan. Kita punya unsur seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, Bupati, Camat, Kepala Desa hingga unsur terkecil lainnya di daerah. Beritahu mereka,” ucap Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla di Istana Negara, Rabu (6/2).

Dalam rakornas tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa pejabat baru di tingkat Pemerintah Daerah agar memahami dan mengikuti aturan main yang sudah disepakati pada tahun-tahun sebelumnya terkait upaya penanggulangan bencana karhutla yang terjadi setiap tahunnya. Presiden menegaskan apabila komponen dan unsur pejabat tinggi di daerah tidak dapat mengindahkan aturan tersebut, maka Presiden tidak segan akan mencopot jabatan tersebut karena dinilai telah gagal dalam mengemban tugas.

“Ada Gubernur baru, Pangdam, Danrem, Dandim baru, juga ada Kapolda baru, Kapolres baru yang masuk di daerah itu dan tidak tahu aturan main yang sudah kita buat sepakati sebelumnya. Khusus TNI dan Polri hati-hati. Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima dan ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil. Saya tanyakan Dandimnya sudah dicopot belum? kalau api semakin membesar, sudah dicopot belum?,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan mengingat pertemuan Rakornas Penanganan Karhuta tersebut sudah dilakukan berulang-ulang setiap tahunnya sejak 2016 hingga 2020. Oleh karena itu, Presiden sangat mengarapkan agar sinergi dari seluruh komponen dan unsur di tingkat Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik sehingga bencana karhutla bisa dihindari.

“Ini adalah pekerjaan rutin dari tahun-ke tahun kita berkumpul disini. Ini aturan main, supaya (pejabat) yang baru tahu semuanya,” tambah Presiden.

Solusi Permanen

Menurut catatan Presiden dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 99 persen karhutla disebabkan oleh manusia, di mana 80 persen lahan yang terbakar tersebut berubah menjadi lahan perkebunan.

Berdasarkan data, tahun 2015 menjadi periode karhutla terparah dengan luas wilayah cakupan lahan yang terbakar mencapai 2,5 juta hektar dan tersebar di sejumlah provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan hingga papua. Angka tersebut berbeda dengan tahun-tahun berikutnya di mana pada 2017 luas lahan yang terbakar turun di angka 150 ribu hektar, kemudian naik di 2018 menjadi 590 hektar dan naik lagi menjadi 1,5 juta hektar pada 2019.

Melihat perkembangan data tersebut, Presiden tidak ingin hal itu berkembang hingga seperti kebakaran hutan yang terjadi di Rusia, Brasil, Kanada hingga Australia. Dampak karhutla tidak hanya mencakup tentang kerugian ekonomi dan masalah kesehatan semata. Lebih dari itu juga ada kerugian lain yang tidak bisa dihitung dengan uang.

“Kita tidak ingin seperti kebakaran yang di Rusia, Brasil hingga Kanada. Terakhir di Australia hingga 11 juta hektar. Ada 500 juta satwa yang mati akibat kebakaran akibat kehilangan plasma nutfah. Itu tidak boleh terjadi (di Indonesia). Itu kekayaan yang tidak bisa dihitung dengan uang,” ungkap Presiden.

Selain penanggulangan karhutla dengan pemadaman, Presiden juga memberikan arahan agar seluruh komponen dan unsur Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah Pusat dapat melakukan upaya-upaya pencegahan sebagai solusi permanen untuk permasalah karhutla dengan menyediakan kanal basah dan terus menjaga ekosistem gambut agar sesuai dengan kodratnya, yakni berair, berawa dan basah sehingga kebakaran lahan dapat diminimalisir.

“Kita perlu mencari solusi permanen dalam pencegahan dan penaganan. Kita telah membentuk namanya Badan Restorasi Gambut. Kita ingatkan agar pembasahan terus dilakukan. Kanal-kanal dijaga agar basah terus,” pinta Presiden.

Menutup pertemuan tersebut, Presiden juga berpesan bahwa rehabilitasi hutan bukan sesuatu yang gampang. Oleh sebab itu diharapkan akan lebih baik jika seluruh komponen dan unsur, baik pemerintah, akademisi, badan usaha, komunitas hingga masyarakat dan media massa bisa menjaga dan merawatnya. Karena urusan penanggulangan bencana alam menjadi urusan bersama.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut di antaranya Kepala BNPB, Doni Monardo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Azis, sejumlah Gubernur dan komponen serta unsur Pemerintah Daerah lainnya. (DAR)