JAKARTA – Presiden Joko Widodo menggelar evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terjadi pada 2018 lalu. Melalui rapat terbatas yang kembali digelar melalui telekonferensi bersama dengan jajaran terkait, Kepala Negara pada Selasa, 17 Maret 2020, membahas penyelesaian Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 yang diterbitkan dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi serta pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sana.
“Kita tahu gempa terjadi di Juli 2018 dan telah kita terbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 yang memberikan target waktu penyelesaian rehabilitasi maupun rekonstruksi,” ujar Presiden melalui sambungan konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Inpres tersebut mengupayakan agar rehabilitasi dan rekonstruksi sarana berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian dapat diselesaikan pada akhir Desember 2018. Sementara untuk fasilitas lain seperti rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk diupayakan selesai pada Desember 2019.
Namun, untuk saat ini proses tersebut belum selesai secara tuntas. Presiden menyebutkan bahwa hingga 9 Maret 2020 sebanyak 168.684 unit rumah telah selesai dibangun dari target sebanyak 226.204 rumah. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan percepatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
“Hingga 9 Maret 2020, dari target 226.204 rumah, tercatat 168.684 unit rumah yang telah selesai dibangun dan 40.000 rumah lainnya masih dalam proses pengerjaan. Karena itu saya minta laporan terkait soal ini,” tuturnya.
Selain itu, berdasarkan data yang dimiliki Presiden, hingga saat ini masih terdapat dana bantuan untuk masyarakat terdampak gempa yang belum tersalurkan. Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk sesegera mungkin menyalurkan dana bantuan tersebut kepada masyarakat.
“Misalnya di Lombok Timur masih ada dana rakyat yang ada di bank sebesar Rp72 miliar dan di Lombok Utara Rp63 miliar. Untuk itu saya minta dana ini yang tersimpan di bank segera disalurkan ke masyarakat dan langkah-langkah percepatan pembangunan rumah yang masih dikerjakan ataupun belum dibangun segera bisa diselesaikan,” tandasnya. (RED)
