Wali Kota Tanjungbalai Bersama Kapolres dan Forkopimda Tanjungbalai Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Dari Kemendagri

Diskominfo Tanjungbalai -Agaranews.com

Bertempat di Aula Pesat Gatra, Polres Tanjungbalai, Senin (5/9/2022), Wali Kota Tanjungbalai Waris Tholib bersama Kapolres Tanjungbalai AKBP Ahmad Yusuf Afandi, Forkopimda dan jajaran PJU Polres Tanjungbalai mengikuti zoom meeting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang memimpin rakor mengatakan saat ini situasi perekonomian global masih berhadapan dengan dampak pandemi Covid-19, peperangan antara Rusia dan Ukraina, serta kenaikan harga pangan dan energi yang mengakibatkan inflasi.

Dijelaskan Tito, diperlukan upaya bersama dalam menghadapi dan menangani ketidakstabilan ekonomi serta inflasi ini.

“Kunci utamanya yakni menjadikan pengendalian inflasi sebagai isu prioritas dan menyinergikan semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19,” tutur Tito

Kepada para Gubernur, Bupati/Wali Kota serta Forkopimda seluruh Indonesia yang hadir secara daring.

Wali Kota Tanjungbalai, Waris Tholib mengatakan Pemkot Tanjungbalai bersama Forkompinda dan Instansi terkait akan menjalankan arahan dari Mendagri yakni 10 solusi pengendalian inflasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Kita akan melaksanakan apa yang kurang atau belum dijalankan sesuai dengan 10 solusi pengendalian inflasi yang diarahkan oleh Mendagri,” ucap Waris Tholib

“Bersama Kapolres dan jajaran Forkopimda, kita akan mengadakan rapat internal khusus untuk membahas inflasi ini secara rutin dan akan kita laporkan terkait pelaksanaan pengendalian inflasi yang telah kita lakukan, sambungnya

Narasumber dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, yakni Margo Yuwono selaku Kepala Badan Pusat Statistik, Dody Budi Waluyo selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia, Luhut B. Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Febrio Kacaribu selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Doddi Judanto selaku Staf Khusus Mensos RI, Raden Suhartono selaku Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD, Whisnu Hermawan selaku Dirtipideksus Bareskrim Polri, Feri Wibisono selaku Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung RI, serta Marsda Andi Kustoro selaku Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan yang mewakili Panglima TNI.

Sopiyan