Jakarta, AgaraNews. Com // Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) menyambangi Kantor Kejaksaan Agung RI Jumat (10/2/2023) untuk mengantarkan surat perihal melaporkan dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang Menteri BUMN Erick Thohir karena telah mengangkat Sugiat Santoso sebagai Komisaris Independen PT Prima Multi Terminal, yang merupakan anak Perusahaan BUMN PT Pelindo.
Serta kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Jakarta AMSUB meminta kepada Menteri BUMN untuk segera mencopot saudara Sugiat Santoso yang diduga telah melanggar aturan yang telah ditetapkan sehingga kuat adanya dugaan kerugian Negara.
“Merujuk pada UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 17 dan 18. Disana ada menyebutkan Badan dan atau Pejabat atau Pemerintahan yang dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan/atau bertentangan dengan peraturan dan Undang-undang,” kata Apri Budi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dijelaskan Apri, peraturan dan Undang-undang yang dilanggar oleh Menteri BUMN dalam hal ini adalah PP nomor 23 tahun 2022 tentang perubahan atas PP nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN. Kemudian Permen BUMN Nomor PER 10/MBU/10/2020 tentang perubahan atas Permen BUMN Nomor Per-02/MBU/02/2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN
“Pasal 55 ayat 1 menegaskan bahwa anggota komisaris dan dewan pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan atau calon anggota Legislatif, calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan atau kepala wakil kepala daerah. Sedangkan kita mengetahui saudara Sugiat Santoso diangkat menjadi komisaris pada Desember 2020 dimana saat itu beliau menjabat wakil ketua DPD Gerindra Sumatera Utara. Kemudian, hasil revitalisasi saat ini beliau menjabat Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara sesuai SK DPP nomor 10-0219/Kpts/DPP-GERINDRA/2022,” ujar Apri Budi.
“Kita menilai ada kerugian Negara yang diakibatkan hal itu, makanya kita mengadukannya ke Kejaksaan Agung, apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang jajaran komisaris dan direksi BUMN rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik (Parpol), ujar Apri Budi menambahkan.
“Kita mengingatkan Erick Thohir bahwa keputusannya mengangkat Sugiat Santoso menjadi komisaris independen di PT Prima Multi Terminal merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Maka dari itu, beliau harus patuh terhadap hukum,” tegasnya.
Diketahui, PT. Prima Multi Terminal merupakan perusahaan jasa pelayanan yang mengelola Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) yaitu terminal di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara. ( Lia Hambali)
