KUTACANE, wartapolri.com – Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan – keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang di berikan secara bebas dari masyarakat dewasa . Demokrasi juga bisa disebut bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Barisan sepuluh pemuda melakukan aksi damai di depan kantor bupati agara minyikapi melempemnya kinerja Pj bupati dimana bapak Syakir lamban merumuskan persoalan yang timbul di aceh tenggara , semenjak beliau manjadi Pj bupati hingga saat ini terkesan mencle – mencle padahal beliau tahu aceh tenggara defisit 71 milyar saat beliau ditunjuk mendagri menjadi Pj bupati , nah kenapa defisit 71 milyar tersebut tidak sebagai bahan evaluasi khususnya pada instansi pengelola keuangan daerah , jangan – jangan mereka sudah mesra dibalik layar , ” ucap Sarwan Hamid selaku koordinator aksi kepada media ( kamis 6 april )
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam orasi aksi tersebut barisan sepuluh semuda meminta kepada Pj bupati aceh tenggara transparan terhadap persoalan-persolan yang terus bermunculan di masa kepemimpinan beliau sesuai dengan UU No 14 Tahnu 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum karena menyangkut kepentingan umum yaitu masyarakat aceh tenggara. Banyaknya muncul problem di kabupaten aceh tenggara seperti keterlambatan pembayaran gaji PNS/ASN yang sempat lambat di bayarkan, gaji honorer, Insentif dokter, siltap desa, persoalan pupuk bersubsidi dll.
Semenjak kepemimpinan bapak Syakir dilantik pada tanggal 11 Oktober 2022 tidak ada langkah konkrit yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan – persoalan di aceh tenggara, kental terlihat beliau mencari zona aman didalam persoalan tersebut , beliau hanya membangun citra bertujuan supaya berkembang citra muncul dikalangan masyarakat awam seolah – olah bahwa bapak Syakir adalah sosok pemimpin yang mampu memimpin suatu daerah namun kami barisan sepuluh pemuda menganalisa bahwa kemampuan Pak Syakir ” hanya sebatas kemampuan memimpin kepala keluarga” belum bisa di kategorikan sebagai berkemampuan sebagai Kepala Daerah ” ujar Riski Ariadi selaku korlap aksi .
Adapun tuntutan kami sebagai berikut :
1. Meminta Kepada Pj Bupati Aceh Tenggara terbuka kepada publik aceh tenggara atas persoalan – persoalan yang bermunculan di masa kepemimpinan Beliau, apakah di sebabkan Defisit ? Jika iya !! … maka siapa yang harus bertanggung jawab dan apa solusinya.
2. Meminta Kepada Pj bupati aceh tenggara segera menyelesaikan persoalan – persoalan yang telah terjadi sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah seperti sering terjadi terlambatnya pembayaran dan ada juga kewajiban yang belum di tunaikan.
3. Apakah dalam isu pemotongan anggaran pada dinas – dinas untuk menekan defisit tidak menggangu efektifitas pelayanan publik dan dalam mengatasi defisit anggaran kenapa gaji perangkat desa yang korbankan padahal gaji mereka jauh dari kata sejahtera.
4. Meminta Pj Bupati aceh tenggara segera menyelesaikan persoalan pupuk berubsidi secara Integral melibatkan semua steakholder agar persoalan pupuk subsidi ini terselesaikan tidak berlarut – larut .
5. Meminta kepada Pj bupati aceh tenggara menyerah jika tidak bisa menyelesaikan persoalan – persoalan yang bermunculan di publik karena kami Duga Pj tidak mengerti iklim di bumi sepakat segenep . Kabupaten aceh tenggara mengalami defisit 71 milyar Diduga akibat dari ulah oknum – oknum pengelola keuangan daerah arogan didalam mengelola anggaran sehingga tidak sesuai peruntukannya artinya akibat pengelolaan keuangan suka-suka oleh pihak pengelola keuangan daerah , sejatinya jantung urat nadi suatu daerah adalah pihak pengelola keuangan daerah
Mr Padang
