JAKARTA, AGARANEWS | Pilkada tahun ini terkesan serba dipaksakan karena diadakan di tengah pandemi Covid-19. Namun, pemerintah bersikukuh Pilkada akan berlangsung lancar dengan partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, pilkada pada tahun ini tidaklah humanis dan mengesampingkan aspek kesehatan dan kemanusiaan. Terlebih bila melihat kondisi kasus aktif Covid-19 di Indonesia per 17 November 2020 yang sudah tembus 474.455 orang dan merenggut korban jiwa sampai 15.393 orang.
Menurutnya, Pilkada tahun ini lebih ditentukan oleh kekuasaan elit eksekutif dan legislatif sehingga tetap akan berlangsung meski berada di tengah pandemi Covid-19. Hal ini ia katakan dengan merujuk kepada relasi kuasa di DPR dan adanya unsur keluarga Presiden Joko Widodo yang mengikuti Pilkada.
Adanya unsur relasi kuasa tersebut dinilainya mendorong pemerintah dan parlemen bersikukuh mewujudkan Pilkada. “Saya kira tetap akan ditentang DPR jika dibatalkan. Tak mungkin ditunda, lantaran ada putra Jokowi, Gibran Rakabuming, yang bertarung di Solo dan anak mantunya, Bobby Nasution, yang ikut Pilkada di Medan. Jadi presiden tetap tak akan menolak Pilkada serentak tersebut,” katanya, Rabu, 18 November 2020.
Belum lama ini, Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri sekaligus Pjs. Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar juga melontarkan pernyataan yang optimistis mengenai partisipasi Pilkada 2020. Bahtiar optimistis tingkat partisipasinya bisa mencapai 77,5 persen.
Bahtiar menyampaikan bila pihaknya telah menyusun sejumlah skenario untuk meyakinkan masyarakat bahwa Pilkada merupakan pesta demokrasi dan bukan ajang penyebaran Covid-19.
“Bagaimana menggerakkan Pilkada dan orang tidak tertular Covid-19, maka saya cetuskan sebuah gerakan bernama Gerakan Pilkada Sehat, yang saat ini telah diadopsi Kemendagri untuk diterapkan di berbagai daerah yang menyelenggarakan Pilkada,” katanya.
Bahtiar menekankan kepada penegakkan protokol kesehatan dalam Pilkada. Penegakkan protokol kesehatan itu juga yang dianggapnya menjadi kunci kesuksesan Pilkada.
“Sebagai manusia yang diberikan kemampuan berpikir, kita juga mampu untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini. Pilkada tetap bisa dilakukan di tengah pandemi. Kuncinya adalah protokol kesehatan,” ujarnya, Senin.
Namun demikian, Jerry menilai optimisme pemerintah mengenai partisipasi Pilkada 2020 itu tidak jelas ukuran dan perhitungannya. Menurut Jerry, kondisi Pilkada 2020 akan berbeda dengan Pilkada sebelumnya dan juga Pilpres. Tingkat partisipasi Pilkada 2020 dinilainya akan menyusut karena pandemi Covid-19.
“Saya agak bingung dengan hitungan apa yang digunakan hingga Kemendagri mematok target ini. Yang realistis saja, 60-70 persen pun sudah maksimal lantaran pandemi corona,” katanya.
Di tengah situasi pandemi, katanya, kemungkinan orang akan lebih berfokus ke masalah ekonomi ketimbang politik. “Pilkada bisa saya katakan, adem-adem ayam auranya. Berbeda dengan Pilkada serentak waktu lalu,” ujarnya.
Menurut Jerry, pada Pilkada 2018 lalu, partisipasi publik adalah 73,24 persen. Itu belum ada Covid-19. Sementara pada tahun 2017, tingkat partisipasinya 74 persen. “Bulan Desember, Covid-19 masih menghantui Indonesia. Jadi, kalau saya prediksi, 50-60 persen tingkat partisipatif pemilih pada Pilkada 2020,” tuturnya. (HD)
