Labura Agaaranews.com,
Ummat Muslim Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini dituntut lebih extra sabar. Pasalnya saat berbuka puasa pada Minggu (3/4/2022 ) pukul 18.30 Wib arus listrik milik PT.PLN padam, anehnya setelah usai berbuka puasa dan sholat magrib arus listrik kembali menyala.
Saat sholat isa taraweh lampu kembali padam, dimana pemadaman terjadi di area Desa Damuli, Gunung melayu, Sonomartani, Sialang taji, Tanjung pasir Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumut.
Terkait pemadaman arus listrik tersebut beberapa Insan Pers dari berbagai Media dan tokoh masyarakat menyambangi kantor PT. PLN ULP Aek Kanopan Senin (4/4) ,diantaranya media MitraTV M Idris, Warta Jember Karman Sitorus, Bidikkasusnews Muhammad Yusup Harahap, Agaaranews.com dan tokoh masyarakat pendiri lembaga Insan karya seni Labura asahan (IKSELA) Purnomo.
Manager PT.PLN ULP Aek Kanopan Panji didampingi Stafnya saat dikonfirmasi, menjelaskan hal itu terjadi karena adanya gangguan berupa gesekan dedaunan dan pepohonan milik masyarakat yang menggangu sistem jaringan, jelasnya enteng. “Memang ada petugas khusus yang menangani itu tapi banyaknya kendala seperti masyarakat keberatan pohon sawitnya dan terkena tumbang agar tidak menggangu dan meminta ganti rugi.” Ucap Panji.
Panji menambahkan perlunya di lakukan koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat, namun apabila ada lembaga masyarakat pemerhati PLN ingin melakukan sosialisasi terkait program PT.PLN harus ada persetujuan dari meneger PLN.
“Hal ini tentunya harus berkordinasi dengan berbagai pihak terkait sosialisasi dengan masyarakat, cuma sayang masyarakat berbagai elemen tidak boleh ikut berpartisipasi mengadakan sosialisasi program PLN sebelum ada jawaban tertulis dari menager Aek Kanopan.” Tambah Panji menegaskan.
Salah seorang tokoh pendiri Insan karya seni labura asahan BH 0014698.AH.01.07.tahun 2021, Purnomo kepada awak Media mengatakan sangat disayangkan peraturan seperti itu, jika masyarakat Ormas dan lain-lain ingin berpartisipasi dan mengedukasi anggotanya harus ada ijin tertulis dari PT.PLN.
“Coba dipikir pakai logika, ormas dan masyarakat ingin mendapat edukasi tentang listrik maka panitia mengundang masyarakat luas, muspika muspida TNI Polri mengadakan sosialisasi dan menghadirkan nara sumber harus menunggu jawaban dari nara sumber tersebut boleh atau tidak. Ini tidak masuk akal, lihat TNI Polri setiap masyarakat mengadakan kegiatan jika diundang pasti datang.
Apalagi diminta untuk menjadi narasumber pasti berkenan, tidak harus menunggu jawaban baru masyarakat boleh mengadakan kegiatan sosialisasi. Kalau semua nara sumber harus ditanya bisa atau tidak kapan masyarakat dan ormas sosialisasi, maka tidak akan terjadi sebab semua nara sumber pasti memiliki waktu yang berbeda beda.
Kanca PLN Rantau prapat melalui Humas mengatakan sangat berterimakasih sekali jika masyarakat pemuda ormas dan lain-lain mengadakan sosialisasi tentang PLN , artinya masyarakat peduli. dan sangat menyayangkan jika meneger ULP Aek Kanopan berkata demikian.” Tegas Purnomo.
Dalam waktu dekat kita akan lakukan koordinasi dengan Menager PLN Rantau Perapat, kalau memungkinkan kita akan ajak beliau langsung turun ke lapangan untuk meninjau sistem yang dilakukan PLN ULP Aek Kanopan. Dimana sangat banyak pemasangan yang sangat janggal atau sama sekali tidak sesuai dengan sebenarnya. Bukan saja di areal Labura, juga di lokasi Asahan bagian atas sangat banyak pemasangan yang tidak sesuai.
Bahkan dibeberapa lokasi ada pemasangan sampai puluhan KK dengan memakai kabel rumahan secara sambung menyambung sehingga arus Listrik disana yang seharusnya 220 V namun hanya sekitar 140 V. Sementara konsumen yang memakai jaringan Listrik tersebut harus membayar beban sebesar 220 V, ini kan salah satu kerugian yang sangat besar bagi warga itu sendiri, tegas Purnomo terkesan jengkel. (Agara/ R. Ginting).
