Tapak Gelap Permainan Sekda Aceh Dalam Suksesi Ketua IDI Tahun 2022*

Banda Aceh Agaranews.com

Rangkaian Muktakmar IDI XXXI Tahun 2022 memang telah usai pada Sabtu dini hari, 26 Maret 2022 lalu, yang ditandai dengan terpilihnya Ketua IDI DKI Jakarta, Dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H.Kes sebagai Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar IDI Tahun 2022-2025, menyisihkan empat orang kontestan lainnya seperti Dr. Abraham Andi, Dr. Ahmad Fariz, Dr. Mahesa Pranadipa dan Dr. Zul Asdi.

Dr. Slamet Budiarto sendiri memperoleh 418 dari 1.358 suara dalam kontestasi bergengsi tingkat nasional tersebut.

Namun kisah hingar bingar penyelenggaraan Muktakmar IDI XXXI di Banda Aceh tersebut, bukannya tidak meninggalkan kisah yang tidak enak didengar, dan bisa jadi merupakan bagian dari hasil akhir kontestasi.

Sejumlah narasumber di lingkungan tenaga medis dan pemerintahan menyebut-nyebut sebuah nama ASN yang terlibat sangat dalam pada tapak gelap suksesi Ketua IDI Tahun 2022.

“Nama dr. Takwallah memang sudah tidak asing lagi, selain sebagai seorang dokter senior yang bersangkutan juga merupakan pemimpin pemerintahan atau pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) pada Pemerintah Aceh”, ujar dr. A (inisial) saat dikonfirmasi media, Minggu (17/4).

Ia menilai bahwa sepakterjang Takwallah selama ini penuh kontroversi dan seringkali diwarnai kisah intimidasi terhadap “kasta” di bawahnya.

“Ini bukan lagi hal baru yang sering terdengar. Para wakil rakyat di lingkungan DPRA dijamin hafal dengan sikap dan perilaku Takwallah,” ungkapnya.

Narasumber lainnya, tokoh partai berinisial J, mencontohkan bagaimana keterlibatan Pemerintah Aceh yang dimotori Takwallah, secara “All out” untuk mempersiapkan segala kebutuhan pada pelaksanaan Muktakmar. Antara lain menyiapkan “armada” kendaraan yang menfasilitasi para dokter selama di Banda Aceh.

“Kendaraan ini terdiri dari Mobil Dinas SKPA, yang seluruhnya diperintahkan seenaknya oleh Takwallah untuk melayani para peserta Muktakmar. Perintah Sekda ini jelas membuat para Kepala SKPA terbebani, karena Sekda hanya “tahu beres” Kalau ada Kepala SKPA yang berani saran atau kritik, sudah jelaslah akibatnya”, ungkap J, Senin (18/4).

Tapi yang luar biasa, selain bagaimana Takwallah mengkondisikan penyelenggaraan Muktakmar IDI di Banda Aceh tampak gemerlap dan spektakuler dengan alasan adat istiadat “Pemulia jamee”, adalah keterlibatan Takwallah dalam suksesi untuk memenangkan salah satu calon.

“Yah, ada kedekatan khusus rupanya antara Takwallah dengan Dr. Slamet Budiarto, yang akhirnya memenangkan kontestasi tersebut”, ujar J.

“Hal ini terendus pertama kali saat beredar kabar bahwa Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh, Dokter Safrizal tidak diperkenankan hadir pada Muktamar IDI XXXI yang diselenggarakan di Banda Aceh mulai 22 hingga 25 Maret 2022”, tambahnya.

Kemudian beredar kabar lagi bahwa Takwallah melakukan intimidasi terhadap IDI Aceh agar mengarahkan seluruh cabang IDI di Provinsi Aceh untuk memilih Dr. Slamet Budiarto. Tentunya bukan hal yang sulit bagi Takwallah untuk melakukan hal tersebut, sebagai seorang dokter senior yang menjabat Sekda, ia dapat menekan para pengurus IDI Aceh, khususnya para dokter yang memiliki jabatan di pemerintahan.

Lantas siapa Dr. Slamet Budiarto sendiri? Dari penyampaian para peserta Muktakmar bahwa sebelum pemilihan terjadi pengelompokan calon ketua umum, yaitu 4 calon lainnya berseberangan dengan Dr. Slamet Budiarto, karena Dr. Slamet Budiarto dinilai oleh kalangan IDI memiliki reputasi yang buruk dan tidak akan memajukan IDI di masa mendatang. Termasuk untuk IDI Aceh sebelumnya hanya IDI Kota Banda Aceh yang mendukung Dr. Slamet Budiarto.

Sumber mengkonfirmasi, dengan adanya keterlibatan langsung Takwallah melalui Wakil Ketua Panitia Muktamar IDI XXI yang juga Sekretaris Umum IDI Kota Banda, dr. Candra, maka cabang-cabang IDI Aceh lainnya ditekan untuk mendukung Dr. Slamet Budiarto sebagai calon Ketum PB IDI.

Apa tujuan Takwallah melibatkan diri dalam suksesi Ketua PB IDI tersebut? Yang jelas terbaca adalah tendensi untuk dapat memiliki pengaruh secara mendalam di tubuh IDI pada level Nasional. Dimana hal tersebut tentunya memiliki keniscayaan akan membawa dampak buruk pada kepengurusan dan pengelolaan IDI di masa mendatang, sebagaimana carut marut tata kelola di Pemerintahan Aceh selama Takwallah menjabat sebagai Sekda.(red)