Walau Sudah Berulang Kali Diberitakan Media, Warga Miskin Tetap Tidak Mendapat Bantuan

Tanah Karo, Agaranews.com  : Walau masa pandemi corona sudah berlangsung hampir dua tahun, namun beberapa warga masyarakat miskin di Kabanjahe tidak kunjung dapat bantuan uang tunai atau sembako dari Pemerintah, yang paling parah, hal ini sudah diberitakan media massa beberapa kali, tidak juga menjadi perhatian para pimpinan stake holder Pemkab Karo sampai berita ini dikirim, Selasa (07/09) sore.

Hasil investigasi dan data yang berhasil dikumpulkan Awak media ini, termasuk masih banyak warga masyarakat yang tinggal di Tanah Karo khususnya Kabanjahe, warga masyarakat dalam kategori miskin atau kurang mampu tidak mendapat bantuan berupa uang tunai atau sembako dari pemerintah, apalagi dimasa pandemi corona yang sedang berlangsung.
Seperti yang disampaikan beberapa warga masyarakat Kabanjahe yang berhasil ditemui Awak media ini, yakni Mardiah Br Tarigan (59), pekerjaan dagang sate, warga Kelurahan Lau cimba Kabanjahe, Delvi (49), Aron, dan Ica Marpaung (40), juru parkir, keduanya warga Kelurahan Padang mas Kabanjahe, Somon (67), buruh, warga Sumbul.
“Sudah banyak digelontorkan pemerintah bantuan stimulus kepada warga masyarakat tingkat menengah usaha kecil maupun warga miskin, namun satupun mereka tidak ada dapat menerima secara sah atau cara hal lain, sedih rasanya saat mengetahui tetangga atau orang lain mendapat bantuan pemerintah, kami hanya jadi penonton budiman dan hampir-hampir frustasi”, ujar Mardiah yang juga seorang janda dengan anak dua dan warga yang lain ditempat terpisah.
Sementara itu, hal ini diduga dengan diperparah putusnya komunikasi warga masyarakat dengan pemerintah hasil serapan awak media di lapangan diduga dikarenakan adanya seperti konspirasi dari pimpinan stake holder hingga Pemerintah Karo memberhentikan langganan media cetak koran harian seperti yang dialami media cetak Harian Central di beberapa kantor Instansi Pemkab Karo ikut mengalami putus hubungan langganan koran dengan alasan dana anggaran diberhentikan pihak penyusun anggaran di Eksekutif dan Legislatif serta mendalihkan Recofushing anggaran Covid-19 sejak tahun 2020 lalu, ujar B Pangaribuan kepada Redaksi Media ini melalui pesan WhatsAppnya, Selasa 07/09 sore.

Pada kesempatan ini, elemen masyarakat dari Komunitas Kompak dan awak media ini, mengharapkan adanya perhatian pemerintah atas keluhan warga kurang mampu ini.

( Ber/Lia Hambali )