Tanah Karo, AgaraNews. Com // Terungkap,..!!! beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Karo sering bolos saat ada sejumlah agenda rapat Komisi, rapat Banggar, Bapemperda maupun disaat rapat Paripurna,
Hal itu diakui Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Karo Eva Angelia, saat dipertanyakan oleh Daris Kaban kordinator aksi damai usai berorasi menyampaikan sejumlah poin tuntutan massa aksi “Rakyat Karo Bersuara” dihadapan para anggota dan pimpinan DPRD Karo dan jajaran Forkopimda Kabupaten Karo. Rabu (3/9/2025) di halaman parkir gedung DPRD Kabupaten Karo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal tujuan agenda rapat tersebut adalah, memastikan kelancaran, efektifitas atau Optimalisasi Kinerja dan transparansi kinerja DPRD Karo dalam melayani masyarakat, serta menjadi bentuk akuntabilitas wakil rakyat kepada konstituennya melalui penjadwalan kegiatan yang terkoordinasi,
Fungsinya yaitu, Penyusunan dan Penetapan Kebijakan, pengawasan, Pengumpulan Aspirasi Masyarakat, Koordinasi Antar Alat Kelengkapan DPRD serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban anggota DPRD kepada masyarakat,“Ketidakhadiran beberapa oknum anggota DPRD karo di setiap jadwal rapat tentunya dapat mengganggu kelancaran rapat Paripurna, begitu juga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda), dan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah,” ujar Daris Kaban kepada sejumlah wartawan
Masih menurut Daris, anggota Dewan yang sering bolos rapat, secara langsung tentunya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat (publik) terhadap kinerja dan integritas lembaga DPRD Kabupaten Karo. Karena Ketidak hadiran anggota Dewan tersebut jika tanpa didasari alasan yang jelas sebenarnya dapat dianggap sebagai pelanggaran etika,” pungkasnya
Dihadapan Ketua DPRD Kabupaten Karo dan jajaran Forkopimda, Massa aksi meminta agar DPRD Karo dapat serius dalam bekerja, berdasarkan dokumen daftar hadir yang diserahkan Sekwan, total 40 kursi anggota DPRD Karo saat ini , 32 anggota tampak hadir menjadi penyambung aspirasi masyarakat Kabupaten Karo, namun sangat disesali oleh massa aksi , ada 8 orang anggota DPRD Karo lagi yang tidak hadir dan tak tau dimana rimbanya, hendaknya menjadi catatan oleh masyarakat dan BK Dewan.Di depan Forkopimda dan Pimpinan serta anggota DPRD, massa menyampaikan keluhannya terkait permasalahan akibat tunjangan anggota DPR yang dianggap tak memikirkan kondisi masyarakat.
Daris Kaban, kembali menyebutkan aksi ini merupakan bentuk ungkapan keresahan masyarakat terhadap kondisi Indonesia saat ini.
Dikatakannya, aksi ini tak hanya itu nasional namun isu permasalahan daerah seperti Penyakit Masyarakat (Pekat), hingga isu pengungsi Sinabung juga masih menjadi pembahasan pada aksi hari ini.
“Kita lihat di mana-mana saat ini masyarakat sudah cukup mengeluh tentang kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, salah satunya tunjangan anggota Dewan yang tidak pro-rakyat. Selain itu, kita juga membawa isu daerah untuk disampaikan kepada anggota Legislatif maupun Pemkab,” ujar Daris.Dikatakan Daris, ada 11 tuntutan yang dibawa massa ke hadapan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Karo. Diantaranya, meminta kepada DPR agar mengesahkan undang-undang perampasan aset, rampingkan kabinet untuk efisiensi anggaran, meminta kepada pemerintah agar mencopot pejabat yang memiliki jabatan rangkap.
“Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, dan batalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR,” katanya.
Selain itu ada enam isu daerah yang menjadi tuntutan massa di antaranya, meminta DPRD agar transparan dalam penggunaan anggaran belanja, meminta sikap DPRD Karo terhadap Pekat seperti judi dan narkoba, meminta Bupati Karo agar membuka ruang dialog dengan masyarakat.
Selain itu, massa juga turut meminta ketegasan Pemkab Karo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) padahal Kabupaten Karo memiliki sejumlah objek pariwisata namun kenyataannya PAD saat ini masih belum maksimal.
“Kabupaten Karo punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi tidak berbanding lurus dengan perkembangan daerah kita. Kami juga meminta kepada DPRD agar benar-benar mendukung kinerja Pemkab Karo dalam semua rencana untuk kemajuan Karo,” bebernyaAspirasi masyarakat disambut hangat oleh Bupati Karo, Aksi Damai berlangsung aman dan kondusif di Kabupaten Karo.
Pemerintah Kabupaten Karo menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan aksi penyampaian aspirasi oleh masyarakat yang berlangsung secara damai, tertib, dan penuh kekeluargaan.
Bupati Karo, Brigadir Jenderal Polisi (Purnawirawan) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para pejabat terkait, menerima langsung perwakilan Aliansi Masyarakat Kabupaten Karo serta Dewan Pimpinan Daerah Serikat Praktisi Media Indonesia (DPD SPMI) Kabupaten Karo.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Karo menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus bekerja keras untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami baru enam bulan menjalankan amanah ini. Setiap hari kami bekerja hingga larut malam untuk mencari solusi dan langkah-langkah konkret membangun Tanah Karo Simalem yang kita cintai,” ujar Bupati.
Pemerintah Kabupaten Karo menyatakan terbuka terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan dan berkomitmen untuk menindaklanjuti secara bertahap, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan proses perencanaan pembangunan yang telah berjalan.
Menanggapi isu-isu prioritas seperti penanganan pengungsi, ketersediaan air bersih, serta keberlangsungan usaha para pedagang, Pemkab Karo berkomitmen untuk memfasilitasi audiensi lanjutan dengan perwakilan pedagang dalam waktu paling lama satu bulan ke depan.
“Semua masukan akan kami tindak lanjuti sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku. Pemerintah hadir untuk melayani dan mencari solusi bersama masyarakat,” tegas Bupati Antonius Ginting.
Aksi damai ini turut didukung oleh jajaran Kodim 0205/Tanah Karo yang melaksanakan bakti sosial berupa pembagian 500 karung beras kepada peserta aksi, serta Polres Tanah Karo yang menyediakan konsumsi berupa mi bakso kepada peserta aksi damai dan masyarakat .
Pemerintah Kabupaten Karo menyampaikan penghargaan kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi dengan cara damai dan konstruktif. Kolaborasi yang erat antara masyarakat dan pemerintah merupakan kunci dalam mewujudkan Tanah Karo yang lebih baik, adil, dan sejahtera.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan,SP., Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan beserta 30 anggota, Kapolres Tanah Karo, AKBP Eko Yulianto, Dandim 0205/Tanah Karo, Letkol Inf Robert B. Panjaitan, Danyon 125/Simbisa, Letkol Inf Haris Nur Priatno serta para pejabat dari Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Karo.(Lia Hambali)