Denpasar, AgaraNews.com //
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Bela Negara Republik Indonesia (FBN RI), Prof. Dr. Ir. Zainal Abidin Sahabuddin, MM., yang diwakili Sekretaris Jenderal A.Taufik Gumay secara resmi melantik dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) FBN RI Provinsi Bali beserta pengurus DPW FBN RI Provinsi Bali Masa Bakti 2025-2030 di Zizz Convention Hotel, Tegal Jaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Minggu, 12 Oktober 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terpilih sebagai Ketua DPW FBN RI Bali Masa Bakti lima tahun kedepan adalah Ida Bagus Putu Parta, SE., SH., didampingi Wakil Ketua I, Dr Dra Ni Made Cantiari, Wakil Ketua II, Kolonel (Purn) Ni Wayan Suwardi Wakil Ketua III, Anak Agung Nanik Suryani dan Wakil Ketua IV, Letkol (Purn) I Made Rastina.
Sementara itu, jabatan Sekretaris diemban Kolonel (purn) Drs I. Nyoman Nadera SH., dengan tiga Wakil, yakni Dr AA Putu Sugiantiningsih, I Wayan Wiratmaja dan Ketut Cantyana.
Kemudian, posisi Bendahara dipercayakan kepada Ida Bagus Sutejayasa dengan Wakil Ketut Aryana, Dra. Luh Terry Yuliandriana Seputra dan dr. I Putu Surya Sujana.
Sementara itu, Dewan Penasehat FBN RI Bali diisi oleh unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat, diantaranya Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Danlanud Ngurah Rai, Danlantamal Bali serta akademisi dan tokoh masyarakat, seperti Prof.Dr.dr. Suryani, Sp.J., I Wayan Suyasa, SH., Brigjen Pol (Purn) Drs. I Dewa Made Suharya, Dr. M. Taufik Hidayat Bagus Ngurah Rai, BA.,SH.,MBA.,MM., Brigjen Pol (Purn) I Ketut Alit Widana, SH.,MH., Drs.Ida Bagus Djodi, SH., MH., A.A.Ngr. Panji Astika, ST., Ir. I Nyoman Pertana, SH., MH., dan I Dewa Nyoman Budiasa. Selain itu, Penasehat DPW FBN RI Bali juga diisi oleh Brigjen TNI (Purn) dr. I Made Mardika,Sp.PD, MARS, FINASIM.
Keputusan penetapan Pengurus DPW FBN RI Masa Bakti 2025-2030 merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) FBN RI yang diselenggarakan di Denpasar pada 11-13 Oktober 2024 serta Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) DPW Bali.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal FBN RI, A. Taufik Gumay menyatakan pelantikan ini bukan hanya acara seremonial, tapi menyikapi tantangan bangsa dan negara kedepan sangatlah berat, terutama terkait geopolitik dan geostrategi mengenai ancaman non militer dan ancaman asimetris.
Taufik Gumay menambahkan, tantangan ke depan yang dihadapi bangsa Indonesia bukan hanya ancaman militer, tetapi juga ancaman non-militer yang bersifat asimetris, seperti penyusupan ideologi melalui jalur sosial, ekonomi dan budaya. Menurutnya, hal-hal tersebut kini nyata dirasakan ditengah masyarakat.
“Ancaman yang paling berbahaya bukan lagi militer, tapi penyusupan dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Itu bentuk ancaman asimetris yang kini sudah terjadi di lapangan,” tegasnya.
Bahkan, pihaknya menyadari ancaman militer, seperti alusista bukanlah yang utama, tapi para penyusup dari sosial, ekonomi, budaya sebagai ancaman asmetis itu sendiri. Jika melihat fakta di lapangan dan masyarakat, hal tersebut sudah terjadi.
Maka dari itu, pihaknya dari FBN RI akan membangkitkan kembali arwah dari Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Wawasan Nusantara dan Wawasan Kebangsaan, yang akan dihidupkan lagi, baik sekolah SMA dan kampus-kampus Negeri maupun Swasta.
“Kita sudah beberapa kali kontak dengan beberapa Universitas, mereka merespons baik, sehingga kehadiran FBN RI bisa bersinergi untuk kepentingan Bela Negara. Saat ini, ada 17 Kementerian yang bekerjasama dengan FBN RI,”paparnya.
Untuk itu, Taufik Gumay mengajak seluruh anggota FBN RI di Bali agar menjadikan momentum pelantikan sebagai titik awal gerakan nyata untuk memperkokoh wawasan kebangsaan, wawasan nusantara serta moral bela negara.
Hal senada juga disampaikan Dewan Penasehat DPW FBN RI Bali, I Wayan Suyasa, SH., yang juga Ketua DPP Korwil Bali Nusra menyebutkan Forum Bela Negara memiliki tanggung jawab moral bersama dalam wadah FBN RI demi kepentingan bangsa dan negara, bukan berorientasi politik.
“Itu ada wadahnya, yang kita berkumpul, semua itu berasal dari segala lini elemen lapisan masyarakat. Jadi, siapapun Pemerintah yang saat ini dibawah Pimpinan Bapak Presiden Prabowo, kita harus maksimal mendukung dari segala lapisan masyarakat dan organisasi dari FBN RI,” kata Wayan Suyasa.
Sementara itu, Ketua DPW FBN RI Bali Ida Bagus Putu Parta, SE., SH., menyerukan semangat persatuan dan tanggung jawab kebangsaan kepada seluruh pengurus serta kader organisasi.
Putu Parta menegaskan keberadaan FBN RI merupakan bentuk ikhtiar kolektif masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasionalisme sesuai amanat konstitusi.
“Forum Bela Negara (FBN) lahir karena ikhtiar kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” terangnya.
Putu Parta juga menambahkan dasar konstitusional pembentukan FBN RI mengacu pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan serta pertahanan negara.
Oleh karena itu, kehadiran organisasi ini diharapkan mampu menjadi wadah aktualisasi nilai-nilai nasionalisme dan penguatan karakter bela negara di tengah tantangan zaman.
Putu Parta juga menyebut ada sebelas departemen yang menjadi struktur fungsional dalam kepengurusan DPW FBN RI Bali.
Departemen tersebut akan menjalankan program kerja yang bersifat strategis dan sinergis dengan lembaga pemerintah daerah, termasuk dengan Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Kesbangpol serta berbagai instansi terkait lainnya.
Pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat ketahanan daerah, baik dalam aspek ideologi, sosial, maupun keamanan.
Setelah itu, Putu Parta akan menuntaskan Musyawarah Daerah (Musda) lagi, yang tercatat empat daerah belum menggelar Musda meliputi Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli dan Kabupaten Jembrana.
“Jadi, lima Kabupaten yang lain sudah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda). Itu semuanya disupport oleh tokoh-tokoh kita, salah satunya Bapak I Wayan Suyasa, SH., selaku Ketua DPP Bali Nusra bersama jajaran tokoh Bali dan pengurus DPW FBN RI Bali untuk menyukseskan Musyawarah Daerah dan Pelantikan kedepan,” kata Putu Parta.
Menurutnya, pelantikan DPW FBN RI Provinsi Bali Masa Bakti 2025-2030 patut diapresiasi dengan semangat dedikasi tinggi atas support penggagas Munaslub dan salah satu Tokoh Bali, Wayan Suyasa, SH., sehingga pelaksanaan Munaslub hingga Pelantikan bisa terwujud dan berjalan lancar dan Bahkan, dihadiri oleh seluruh DPW maupun DPD FBN RI seluruh Indonesia.
Sementara itu, Kaban Kesbangpol Provinsi Bali, Gede Suralaga menegaskan semangat Bela Negara tidak sekadar dimaknai sebagai kesiapan mengangkat senjata, melainkan kesediaan untuk menjaga tanah kelahiran, melestarikan budaya serta menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Di Bali, Bela Negara berarti “Nindihin Gumi Bali”, menjaga tanah, air, dan budaya agar tetap harmonis dan lestari,” urainya.
Gede Suralaga mengatakan, Forum Bela Negara memiliki peran penting dalam memperkuat karakter kebangsaan di tengah perubahan sosial yang cepat dan derasnya pengaruh budaya global.
Ia menilai, di era digital seperti sekarang, ancaman terhadap semangat nasionalisme tak lagi datang dari luar negeri, tetapi bisa muncul melalui ideologi yang menyimpang, disinformasi dan menurunnya kepedulian terhadap nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal jati dirinya, mencintai tanah airnya, dan setia menjaga keutuhannya. Bela Negara bukan hanya kewajiban konstitusional, tapi kesadaran moral untuk berbuat terbaik bagi bangsa,” tegasnya.
Dalam konteks Bali, kata Suralaga, nilai-nilai lokal seperti Tat Twam Asi (aku adalah engkau) dan Tri Hita Karana (tiga harmoni kehidupan) menjadi fondasi moral bela negara.
Kedua filosofi itu, menurutnya, merepresentasikan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.
“Bela Negara di Bali adalah menjaga keseimbangan itu antara manusia, alam, dan spiritualitas,” jelasnya.
Kepada pengurus FBN RI Bali yang baru dilantik, Pemprov Bali berpesan agar gerakan Bela Negara di Bali tidak berhenti pada slogan, tetapi hadir dalam tindakan nyata di masyarakat.
Ia mendorong agar FBN RI dapat menjadi jembatan antara nilai lokal dan nasional, dengan kegiatan seperti pembinaan generasi muda, pelatihan bela negara berbasis budaya, serta kampanye cinta tanah air yang menggugah kesadaran publik.
Ditjen Pothan Kemhan, Brigjen TNI G. Eko Sunarto menjelaskan, organisasi Bela Negara memiliki peran penting dalam menanamkan nilai cinta tanah air dan kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab menjaga keutuhan bangsa.
“Bela Negara adalah panggilan hati kita semua. Bangsa ini berdiri karena perjuangan bersama, dan akan tetap tegak jika rakyatnya mau bekerja keras, berkembang, serta mencintai tanah airnya,” tegasnya.
Brigjen Eko mengingatkan, ancaman terhadap kedaulatan negara saat ini tidak hanya berbentuk militer, tetapi juga non-militer yang justru lebih kompleks dan berbahaya.
Ia mencontohkan ancaman disintegrasi bangsa seperti, degradasi moral, radikalisme, narkoba, korupsi, serta kerusakan lingkungan yang secara perlahan dapat melemahkan jati diri bangsa.
“Kita sedang berhadapan dengan ancaman non-militer yang serius. Karena itu, ormas Bela Negara harus menjadi pelopor gerakan kebangsaan, menggerakkan komunitas, dan membantu pemerintah daerah, TNI serta Polri dalam menjaga keutuhan bangsa,” tegasnya.
Ia juga menekankan organisasi bela negara tidak boleh hanya berhenti pada slogan dan kegiatan seremonial, tetapi harus bergerak nyata melalui kerja sosial, edukasi kebangsaan, dan pembinaan moral masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Brigjen TNI G. Eko Sunarto, Gubernur Bali Wayan Koster yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Provinsi Bali, Gede Suralaga, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP FBN RI, A Taufik Gumay, jajaran DPD FBN Kabupaten/Kota se-Bali, perwakilan Polda Bali, Kodam IX/Udayana serta para undangan lainnya.(Lia Hambali)
(Timace).
