Jakarta, AgaraNews. Com // Persoalan judi online saat ini sangat mengkhawatirkan, beragam masalah timbul akibat permainan mengadu nasib itu.
Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama berpendapat, meski upaya negara sudah dilakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mulai dari membentuk Satgas dan langkah pemblokiran terhadap akses keuangan, namun perjudian online malah semakin marah.
Seolah praktik itu sulit diberantas.
“Kenapa DPP KNPI meminta untuk legalitas judi ini disahkan oleh negara? Karena kita melihat bahwa kondisi negara hari ini sudah sangat darurat perjudian,” kata Haris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (20/6).
Haris mengatakan, pemberantasan judi online kian sulit lantaran bandar selalu berhasil meloloskan diri kabur ke luar negeri.
Ditambah lagi, setoran-setoran judi, terindikasi diterima oleh oknum-oknum. Mulai dari
oknum penegak hukum, maupun dari pemerintah.
Belum lagi endorsmen artis-artis yang ikut mempromosikan situs judi online yang seolah tidak tersentuh oleh hukum.
“Nah untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka lebih baik negara mengesahkan, melegalkan perjudian yang ada, perjudian online yang ada, dengan ketentuan-ketentuan yang nantinya dibicarakan secara bersama-sama dari pihak pemerintah,” saran Haris.
Dengan begitu, menurut Haris, tidak ada lagi anggapan aparat atau oknum kucing-kucingan terhadap bandar judi. Biar seolah pemberantasan berjalan, maka bandar judi kecil yang ditangkap sementara yang besar dibiarkan.
“Jadi walaupun ada pemberantasan, masyarakat masih bisa mengakses. Bahkan anak-anak yang masih di bawah umur pun bisa mengakses web judi tersebut. Ini bahaya,” tegas Haris.
Pelegalan judi oleh negara, kata Haris, sudah dilakukan oleh negara tetangga, Malaysia.
Malaysia negara yang didominasi Islam menganalisir tempat perjudiannya yang dilegalkan, dengan syarat-syarat ketentuan yang dibuat.
“Nah kenapa Indonesia tidak buat seperti itu? Kalau kita beri contoh bahwa perjudian tidak cocok di negara muslim. Ternyata di negara muslim yang dominasi muslim juga ada yang namanya Malaysia,” ujar Haris.
Dengan begitu, Haris berpendapat, selain menambah pendapatan negara, sekaligus juga menjaga hancurnya generasi muda akibat perjudian yang makin marak.
“Dibuat ketentuannya, dibuat peraturannya. Bandar-bandar judi semua di data. Jangan sampai ada yang ilegal. Kalau ilegal disikat, dan oknum-oknum baik dari pihak penegak hukum dan pemerintah, yang bermain-main dengan stor-menyetor, sikat,” imbuhnya.
Dan yang terpenting menurut Haris, penegak hukum maupun pemerintah, yang coba-coba bermain menarik setoran dari bandar-bandar judi harus dinihilkan.
“Semua pemasukan nantinya negara yang mengelola, seperti di Malaysia, itu salah satu contoh,” demikian Haris.(Sofyan Parinduri)
