Jakarta –AGARANEWS.COM
Kabar terbaru dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) terkait APBD Sektor Pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, alokasi APBN hadir untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya melalui belanja pendidikan yang tahun ini menembus Rp. 600 Triliun lebih.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah belanja Pendidikan kita akan mencapai di atas Rp. 600 Triliun, yaitu Rp. 612 Triliun. Ketika saya pertama kali diangkat sebagai Menkeu pada tahun 2005 -2006, total anggaran Indonesia tidak lebih dari Rp.550 Triliun, itu total anggarannya. Saat ini total belanja pendidikan akan lebih besar dari Rp. 600 triliun,” ujar Sri Mulyani, di Jakarta, Kamis (02/02/2023).
Menurut Sri Mulyani, APBN 2023 akan terus membangun fondasi yang lebih kuat bagi perekonomian Indonesia dengan memastikan bahwa pengeluaran dan seluruh fiskal akan mendukung kualitas pertumbuhan.
Kepada awak Media di Jakarta, Menkeu menjelaskan bahwa, kualitas pertumbuhan ini akan diukur dengan Indeks Kualitas Manusia. Oleh karena itu, pengeluaran untuk Pendidikan, Kesehatan, serta Perlindungan Sosial tetap menjadi yang terbesar dalam APBN 2023.
Hal ini, lanjut Sang Menteri untuk memberi gambaran besarnya dana alokasi yang terus didedikasikan Pemerintah dalam rangka peningkatan SDM. Dalam hal ini, belanja tidak hanya akan dilakukan Pemerintah Pusat, namun juga melalui belanja Pemerintah Daerah (Pemda) yang secara langsung meningkatkan kualitas manajemen sekolah hingga pengajaran dan juga memberikan dukungan dengan cara yang jauh lebih fleksibel dan inovatif.
Sedangkan untuk belanja kesehatan, total anggaran yang direncanakan pada APBN 2023 sebesar Rp. 178,7 triliun. Oleh karena Pandemi Covid-19 sudah relatif dapat dikelola, kini Pemerintah fokus pada pengeluaran kesehatan yang tidak terkait Covid-19.
“Stunting sangat penting, tetapi pencegahan dan kuratif masalah kesehatan lainnya juga sama pentingnya. Dalam pencegahan artinya kita harus memperkuat sistem kesehatan hingga ke Puskesmas dan Posyandu yang kemudian dikaitkan dengan kembalinya stunting pada anak di bawah lima tahun atau bahkan bayi yang dikandung oleh ibu, itu juga sangat penting,” ucap Sri Mulyani.
Sambungnya, Pemerintah juga masih terus mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk Perlindungan Sosial. Hal ini terutama terkait dengan ketidakpastian harga pangan dan energi serta terus memperkuat belanja sosial, baik untuk bantuan tunai bagi yang paling membutuhkan maupun untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam hal ini, anggaran pada tahun 2023 disiapkan sebesar Rp. 476 triliun.
Pada sektor lainnya, Pemerintah juga menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp. 104,2 triliun, anggaran ketahanan energi sebesar Rp. 341,3 triliun dan untuk anggaran infrastruktur sebesar Rp. 392,1 triliun, serta anggaran pertahanan keamanan sebesar Rp. 316,9 triliun.
“Semua alokasi anggaran ini untuk mendukung Pembangunan Ekonomi di Indonesia,” tegas Sri Mulyani.
(HARIANTO SIAHAAN)
