Sumatera Utara, – 18/12/2025, AgaraNews.com // Masyarakat Sumatera Utara melakukan aksi protes menuntut pertanggungjawaban wakil rakyat dan pemerintah setempat untuk mengatasi bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Utara, termasuk Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Medan, Deli Serdang, Binjai, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Tebing Tinggi, Mandailing Natal, dan Nias.
Dalam tuntutan aksi yang disampaikan, masyarakat meminta agar gaji dan tunjangan seluruh anggota DPRD Sumatera Utara dan Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Utara selama 1 tahun disumbangkan ke lokasi terdampak untuk membuktikan bahwa wakil rakyat adalah pelayan rakyat.
Masyarakat juga menuntut agar Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Ketua DPRD Sumatera Utara serta Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara berkantor di wilayah terdampak, khususnya daerah yang paling mengalami kerusakan dan banyaknya kerugian serta korban jiwa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika tuntutan tidak dipenuhi, masyarakat meminta agar Pemerintah Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara melakukan proses eskalasi status, bencana melalui pernyataan resmi dari Gubernur Sumatera Utara/Pemerintah Provinsi bahwa tidak mampu dalam menangani bencana dan segera menyatakan kondisi darurat ke Pemerintah Pusat atau dengan kata lain memohon agar status bencana ditingkatkan menjadi bencana nasional. ( DV/Lia Hambali)


































