Majalengka – Jawa Barat, AgaraNews.com // Lapangan Sepak Bola Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat—yang berlokasi tepat di depan Kantor Kecamatan Jatiwangi—kini berada di titik kritis. Ia tidak tenggelam oleh air, melainkan oleh kebijakan yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakatnya sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hilang dan tenggelam” yang dimaksud bukanlah berubah menjadi danau atau waduk, melainkan pelan-pelan lenyap dari ingatan generasi mendatang.
Fungsi lapangan sebagai ruang publik, sarana olahraga, serta tempat tumbuhnya kebersamaan generasi muda kini tergerus oleh alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di atas lapangan sepak bola tersebut.
Padahal, Desa Sutawangi masih memiliki lahan-lahan lain yang lebih relevan dan layak digunakan untuk pembangunan gedung KDMP, tanpa harus mengorbankan ruang publik yang memiliki nilai sosial dan sejarah.
Apakah ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kebijakan pemerintah desa?
Pertanyaan itu terus bergema, namun jawabannya tak pernah benar-benar sampai ke telinga warga.
Masyarakat Desa Sutawangi, khususnya generasi mudanya, hanya bisa menyaksikan perubahan demi perubahan tanpa pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Wajah murung dan rasa kehilangan menjadi pemandangan sehari-hari, seolah mereka hanyalah penonton atas kebijakan yang menyangkut ruang hidup mereka sendiri.
Maka, atas kebijakan yang dinilai sewenang – wenang ini, dengan ini, saya menyatakan tidak setuju dan menolak. Selanjutnya meminta kepada Pemerintah Desa Sutawangi dan instansi terkait, untuk menghentikan pembangunan Gedung KDMP di Lapangan Sepak Bola Sutawangi.
Lapangan ini bukan sekadar hamparan tanah, melainkan tempat bersejarah. Di sanalah banyak peristiwa dan kenangan terukir, termasuk catatan sejarah bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, pernah menginjakkan kaki, berjalan, dan berdiri tegak di lapangan tersebut.
Selain itu, Ironisnya di saat fungsi lapangan memudar, kawasan sekitarnya justru berubah menjadi area kumuh. Pagar lapangan rusak, sampah berserakan, dan pedagang liar tumbuh tanpa penataan yang jelas.
Tidak diketahui siapa yang mengkordinir, siapa yang bertanggung jawab, serta atas dasar izin apa aktivitas tersebut berlangsung.
Dusun 03 menjadi wilayah yang paling terdampak.
Alih-alih menjadi pusat ekonomi warga, kawasan ini justru berubah menjadi ladang kekumuhan. Banyaknya pedagang tidak serta-merta membawa manfaat bagi masyarakat sekitar.
Tidak ada kontribusi nyata bagi kas dusun, tidak ada pengelolaan oleh warga setempat, dan tidak ada peningkatan kesejahteraan lingkungan.
Yang lebih mengkhawatirkan, beredar informasi adanya pungutan retribusi dari para pedagang. Namun hingga kini, warga tidak mengetahui secara jelas :
Apakah pungutan tersebut resmi atau tidak
Ke mana aliran dana tersebut?
Siapa yang mengelolanya?
Dan di mana laporan pertanggungjawabannya?
Transparansi seharusnya menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik, terlebih yang bersentuhan langsung dengan ruang dan kehidupan masyarakat.
Opini ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengingatkan. Bahwa pembangunan tanpa partisipasi warga hanya akan melahirkan konflik dan kekecewaan. Bahwa ruang publik desa bukan sekadar lahan kosong, melainkan warisan sosial dan sejarah bagi generasi berikutnya.
Sudah saatnya persoalan Lapangan Sepak Bola Sutawangi dan kawasan Dusun 03 dibahas secara terbuka, jujur, dan melibatkan masyarakat. Demi keadilan, demi lingkungan, dan demi masa depan Desa itu sendiri.(Lia Hambali)
Reporter : Redaksi Pusat
