Bantaeng, Sulsel, AgaraNews.com //.
7/2/2026. Penutupan akses dan polemik pengangkutan batu kapur yang terjadi perlu diluruskan secara objektif. Kesalahan mendasar terjadi di pihak warga yang melakukan pemuatan dan pengangkutan batu kapur tanpa melalui kontrak kerja sama resmi dengan pihak perusahaan.
Faktanya, warga hanya “nebeng” pada salah satu pemilik CV yang telah lebih dahulu mengantongi kontrak kerja sama resmi. Warga diberikan upah berdasarkan jumlah ritase atau angkutan batu kapur yang diangkut. Namun, akibat minimnya pemahaman terhadap mekanisme dan prosedur perusahaan, warga justru bertindak di luar kewenangan, bahkan sampai mengatur dan menekan pihak perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perlu ditegaskan bahwa untuk dapat menjadi pemasok batu kapur secara resmi, terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi, antara lain:
1. Memiliki badan usaha yang sah (CV atau PT);
2. Memiliki NPWP yang aktif;
3. Memiliki legal standing yang jelas;
4. Memiliki atau menguasai alat crusher/pemecah batu kapur.
Apabila seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, pada prinsipnya pihak perusahaan terbuka dan siap menerima serta membuatkan kontrak kerja sama suplai batu kapur. Namun kenyataannya, warga yang bersangkutan tidak memiliki legal standing, sehingga aktivitas suplai yang dilakukan tergolong ilegal.
Jika warga hanya ingin berpartisipasi sebagai armada angkutan, maka dump truck wajib didaftarkan secara resmi dan mengikuti prosedur perusahaan. Bukan dengan cara menutup akses operasional secara sepihak.
Penutupan akses yang dilakukan sejak pagi hingga siang hari merupakan tindakan keliru dan kesalahan besar. Beruntung, pihak kami bersama salah satu oknum wartawan telah lebih dahulu mencegah potensi kericuhan dengan membuka akses serta memindahkan armada dump truck milik warga.
Apabila tindakan tersebut tidak segera dicegah, sangat dimungkinkan warga yang terlibat akan berhadapan dengan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Lia Hambali/Tim)
