Pekanbaru, AgaraNews.com // Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah titik di Kota Pekanbaru, Jumat (17/4/2026). Penertiban difokuskan di Jalan Hang Tuah dan Jalan Mustika tepatnya di sekitar kawasan RSUD Arifin Ahmad.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelaksana Tugas (Plt) Satpol PP Pekanbaru, Desheriyanto, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan kota agar tetap tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum.
“Penindakan dilakukan secara tegas namun tetap persuasif. Kita tidak ingin ada kesan represif, tetapi aturan tetap harus ditegakkan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pembongkaran terhadap lapak-lapak yang berada di badan jalan maupun fasilitas umum. Penertiban ini, kata dia, akan terus dilanjutkan melalui pengawasan dan monitoring secara berkala.
Satpol PP juga mengingatkan para PKL agar tetap dapat berusaha tanpa mengganggu pengguna jalan maupun fasilitas publik.
Dukungan terhadap langkah penertiban ini datang dari Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Pers Indonesia (DPP SPI), Sabam Tanjung. Ia menilai keberadaan PKL di sejumlah titik strategis sudah mengganggu kelancaran lalu lintas, terutama di akses vital menuju fasilitas kesehatan.
“Seperti di Jalan Hangtuah dan Jalan Mustika dekat RSUD Arifin Achmad, itu sudah sangat mengganggu pengguna jalan. Apalagi Jalan Mustika merupakan akses keluar-masuk menuju rumah sakit,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kondisi tersebut berpotensi membahayakan jika tidak segera ditertibkan, terutama dalam situasi darurat.
“Bayangkan kalau ada ambulans membawa pasien menuju IGD, tetapi terhambat karena kemacetan akibat PKL dan parkir kendaraan. Sementara jalan di sana tidak terlalu lebar. Ini harus menjadi perhatian bersama agar akses ke rumah sakit benar-benar bebas hambatan,” tegasnya.
Selain mendukung penertiban, Sabam juga mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memperkuat Satpol PP dengan penambahan personel. Menurutnya, tugas Satpol PP saat ini semakin kompleks, tidak hanya menertibkan PKL tetapi juga menangani persoalan lain seperti jaringan kabel optik ilegal yang berpotensi merugikan daerah dan membahayakan masyarakat.
Ia bahkan mengusulkan agar ke depan keberadaan Satpol PP dapat diperkuat hingga ke tingkat kecamatan.
“Kalau bisa, di setiap kecamatan ada personel Satpol PP yang siaga. Dengan begitu pengawasan dan penertiban bisa dilakukan lebih maksimal dan respons terhadap laporan masyarakat juga lebih cepat,” ungkapnya.
Sabam menambahkan, sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru harus mampu menjadi barometer kota yang tertib, aman, dan nyaman.
“Dengan luas wilayah dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, tentu harus diimbangi dengan kesiapan personel di lapangan,” tutupnya.
Di sisi lain, Satpol PP Pekanbaru sendiri mengakui masih menghadapi keterbatasan personel. Meski demikian, mereka memastikan akan tetap mengoptimalkan kinerja yang ada guna menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, ucapnya.(Lia Hambali)
Liputan : ST.
