Kutacane ,agaranews.com// Langkah nyata dan penuh semangat ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat. Pada Senin, 20 April 2026, Bupati Aceh Tenggara, H. Muhammad Salim Fakhry, SE., MM., bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ahmad Yani, SH., MM., melakukan audiensi langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari strategi “jemput bola” ke pemerintah pusat.
Kunjungan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan membawa misi besar: memastikan kawasan hutan di Aceh Tenggara tetap lestari, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui skema dana karbon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam audiensi yang berlangsung hangat dan konstruktif, rombongan Pemkab Aceh Tenggara disambut oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Rasio Ridho Sani, serta jajaran Direktorat terkait, termasuk Haryo Pambudi. Pertemuan ini menjadi ruang diskusi strategis terkait berbagai persoalan dan peluang pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
Bupati Salim Fakhry menegaskan bahwa Aceh Tenggara memiliki posisi yang sangat penting dalam peta lingkungan nasional bahkan global. Wilayah ini menjadi bagian dari bentang alam Kawasan Ekosistem Leuser yang di dalamnya terdapat Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), hutan lindung, serta kawasan konservasi yang menjadi habitat berbagai flora dan fauna langka.

“Ini bukan hanya soal Aceh Tenggara, tapi soal masa depan lingkungan dunia. Kawasan Leuser adalah paru-paru bumi yang harus kita jaga bersama. Namun, masyarakat di sekitar kawasan juga harus merasakan manfaat dari upaya pelestarian tersebut,” tegas Bupati.
Salah satu fokus utama yang diperjuangkan dalam pertemuan ini adalah akses terhadap skema pendanaan karbon (carbon financing). Program ini dinilai menjadi solusi inovatif dalam menjawab dua tantangan sekaligus: menjaga hutan tetap lestari dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Melalui skema dana karbon, daerah yang berhasil menjaga tutupan hutan dan menekan emisi karbon berpotensi mendapatkan insentif finansial. Bupati berharap Aceh Tenggara dapat menjadi salah satu daerah yang memperoleh manfaat dari mekanisme tersebut.
“Kami ingin masyarakat menjadi garda terdepan dalam menjaga hutan, sekaligus mendapatkan nilai ekonomi dari upaya tersebut. Dengan begitu, pelestarian tidak lagi dianggap sebagai beban, tetapi menjadi peluang,” ujarnya.
Selain dana karbon, Pemkab Aceh Tenggara juga menyampaikan sejumlah usulan strategis lainnya. Di antaranya adalah program rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penguatan sistem pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ahmad Yani, menekankan bahwa tantangan pengelolaan lingkungan saat ini semakin kompleks, mulai dari tekanan terhadap kawasan hutan hingga persoalan limbah dan pencemaran.
“Diperlukan dukungan kebijakan, pendanaan, dan teknologi dari pemerintah pusat agar daerah mampu bergerak lebih cepat dan tepat dalam menjaga lingkungan. Audiensi ini menjadi langkah penting untuk membangun sinergi tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, pihak Kementerian Lingkungan Hidup menyambut positif langkah proaktif yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Tenggara. Inisiatif jemput bola ini dinilai sebagai bentuk keseriusan dan komitmen daerah dalam mengelola potensi lingkungan secara berkelanjutan.
Pemerintah pusat juga membuka peluang untuk menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan, termasuk potensi pengembangan program berbasis karbon dan perlindungan kawasan strategis nasional seperti TNGL.

Audiensi ini diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi berlanjut pada langkah konkret berupa program dan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.
Dengan semangat kolaborasi antara pusat dan daerah, Aceh Tenggara terus menunjukkan arah pembangunan yang berimbang—menjaga kelestarian alam tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat.
Langkah “jemput bola” ini menjadi bukti bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Salim Fakhry, Aceh Tenggara tidak hanya menunggu, tetapi aktif bergerak, memperjuangkan kepentingan daerah hingga ke tingkat nasional demi masa depan yang lebih hijau, berkelanjutan, dan sejahtera. Ady































