Panyabungan, AgaraNews. Com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mandailing Natal kembali mendapat sorotan. Ratusan siswa Kelas I SDN 080 Panyabungan dilaporkan tidak menerima makanan MBG sesuai jadwal akibat keterlambatan pengiriman dari pihak penyedia, Kamis (1/10/2026).
Peristiwa tersebut dialami seluruh siswa Kelas I yang terbagi dalam tiga rombongan belajar (rombel). Berdasarkan informasi yang dihimpun, para siswa dijadwalkan pulang sekolah pada pukul 10.00 WIB.
Namun hingga waktu kepulangan, makanan MBG yang seharusnya diterima siswa belum tiba di sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Makanan tersebut baru diantarkan sekitar pukul 10.30 WIB, atau sekitar 30 menit setelah para siswa meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing.
Akibat makanan tiba setelah siswa sasaran membubarkan diri, paket MBG tersebut tidak dapat didistribusikan kepada penerima yang telah ditentukan. Pihak sekolah kemudian membagikan sebagian makanan tersebut kepada warga agar tidak terbuang.
Informasi yang diperoleh dari lapangan menyebutkan, persoalan keterlambatan pengiriman MBG tersebut diduga bukan kali pertama terjadi. Namun, hal tersebut masih memerlukan konfirmasi dan evaluasi dari pihak penyelenggara maupun otoritas terkait.
MCW Soroti Manajemen Operasional
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Madina Care Watch (MCW).
Ketua MCW, Jupriadi Batubara, menilai keterlambatan berulang dalam distribusi MBG perlu menjadi bahan evaluasi serius, khususnya terkait manajemen operasional dan kepatuhan terhadap jadwal distribusi.
“Ini menyangkut hak anak-anak dan program strategis nasional. Kalau makanan datang setelah siswa pulang, tentu ada persoalan dalam manajemen distribusinya yang harus dievaluasi,” ujar Jupriadi.
Menurutnya, penyedia MBG harus mampu memastikan makanan sampai kepada penerima sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Kalau kejadian seperti ini berulang, tentu perlu dipertanyakan bagaimana pengawasan dan penerapan SOP-nya. Jangan sampai persoalan teknis distribusi justru membuat anak-anak sebagai penerima manfaat dirugikan,” katanya.
MCW meminta dinas terkait dan otoritas pengawas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk mekanisme produksi, pengiriman, waktu distribusi, serta pengawasan terhadap pihak penyedia.
“Kami akan menyurati Kepala BGN Pusat agar pelaksanaan dan kinerja SPPG ini dapat dievaluasi. Program MBG harus dijalankan secara profesional karena menyangkut kepentingan anak-anak,” tegasnya.
Belum Ada Keterangan Resmi
Hingga berita ini ditayangkan, pihak media belum memperoleh keterangan resmi dari SPPG Kota Siantar, Satgas MBG Kabupaten Mandailing Natal maupun Korwil SPPG Kabupaten Mandailing Natal terkait penyebab keterlambatan tersebut.
Konfirmasi masih diupayakan untuk mengetahui penyebab makanan terlambat tiba, apakah terdapat kendala produksi, transportasi, koordinasi maupun faktor lainnya.
Pihak redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak SPPG, Satgas MBG, Korwil SPPG maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai dengan kaidah jurnalistik dan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Magrifatulloh/Lia Hambali)
