DELI SERDANG – Proyek pembangunan saluran drainase DHI di ruas Simpang Tembakau, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan tajam masyarakat. Proyek yang menelan anggaran Rp4.901.870.000 atau Rp4,9 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ini diduga dikerjakan asal jadi dan jauh dari standar kualitas konstruksi.
Di lapangan, kondisi pondasi drainase memperlihatkan pekerjaan yang memprihatinkan. Batu koral berukuran besar hanya disusun bertumpuk satu sama lain tanpa ikatan adukan semen pasir yang memadai. Di antara setiap batu masih menyisakan celah dan rongga lebar yang terbuka. Lapisan semen di bagian atas pondasi terlihat tipis, mengelupas, dan retak-retak. Di bagian bawah, adukan semen justru menggumpal tidak merata, rapuh, dan mudah hancur saat disentuh, seolah hanya ditempel asal-asalan untuk menutupi susunan batu yang tidak terkunci.
Pada sudut lain pondasi, batu koral tampak menonjol keluar dari dinding, sementara adukan semen di sekelilingnya sudah terkelupas dan berlubang. Ada bagian dinding yang bahkan tidak lagi tertutup semen, sehingga susunan batu terlihat terbuka dan rentan runtuh jika tergerus aliran air. Inilah potret fondasi yang seharusnya menjadi tulang punggung drainase, namun justru dibangun seperti tumpukan batu di pinggir sungai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saluran drainase yang membentang panjang di tepi jalan masih terbuka, dengan dinding di sisi kiri dan kanan yang belum rampung. Di dalamnya, puluhan batang bambu dipasang melintang sebagai penopang bekisting, menopang struktur yang belum mengeras sempurna. Di pinggir jalan, tumpukan batu koral dan material berserakan begitu saja, bercampur dengan tanah dan sisa galian, tanpa perlindungan dan tanpa penataan yang menunjukkan pekerjaan profesional.
Di sekeliling proyek, jalan raya masih dilalui kendaraan, rumah warga dan ruko berderet di sisi jalan, sementara saluran yang seharusnya melindungi jalan dan permukiman dari banjir itu justru dibiarkan menganga. Tidak terlihat tanda-tanda pekerjaan yang berjalan dengan pengawasan ketat, tidak ada pengecoran yang dilakukan secara sistematis, dan tidak ada pengamanan yang memadai untuk material yang menumpuk di tepi jalan.
Proyek ini dikerjakan berdasarkan kontrak Nomor 000.3.2/7242 tertanggal 25 Juni 2026, dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender. Pelaksananya adalah CV Yudha Pratama, di bawah pengawasan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang. Namun hingga Kamis, 5 November 2026, tidak jelas berapa volume drainase yang sesungguhnya dikerjakan, dan kondisi di lapangan justru memperlihatkan kualitas pekerjaan yang tidak sebanding dengan nilai anggaran miliaran rupiah tersebut.
Ketidakjelasan volume ditambah kondisi pondasi yang rapuh membuat proyek ini sangat rawan menjadi ajang korupsi dan mark-up anggaran. Bagaimana mungkin pekerjaan dengan fondasi seperti itu bisa lolos pemeriksaan? Di mana peran konsultan pengawas, pejabat pembuat komitmen, dan pengawas lapangan yang seharusnya menolak pekerjaan yang batu koralnya masih berongga dan adukan semennya mengelupas?
Sebagai bentuk kontrol sosial, masyarakat dan aktivis antikorupsi mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memeriksa Kepala Dinas SDABMBK/PUPR Kabupaten Deli Serdang dan CV Yudha Pratama sebagai pelaksana pembangunan tersebut. Desakan itu bukan tanpa dasar, karena kondisi di lapangan tidak bisa dibantah dengan sekadar klarifikasi lisan.
Jika fondasi saja sudah keropos sebelum proyek selesai, lalu apa yang bisa diharapkan saat musim hujan tiba dan air mengalir deras menghantam dinding drainase? Bangunan yang menelan uang rakyat Rp4,9 miliar itu terancam ambrol dalam waktu singkat, dan negara kembali harus menggelontorkan anggaran untuk membangun ulang pekerjaan yang sama. Inilah lingkaran pemborosan yang merugikan rakyat Batang Kuis.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang dan pihak CV Yudha Pratama sebagai pelaksana pengerjaan pembangunan saluran drainase tersebut masih ditunggu hak jawabnya. Publik tidak membutuhkan janji, melainkan pembuktian di lapangan: bongkar dan perbaiki sesuai spesifikasi, atau pertanggungjawabkan secara hukum.
Kini bola panas berada di tangan Kejati Sumut dan KPK. Apakah proyek drainase Simpang Tembakau ini akan dibiarkan menjadi monumen pemborosan uang rakyat, atau akan dibongkar hingga ke akar penyimpangannya, masyarakat Batang Kuis sedang mengawasinya. (TIM)
