U-Ditch Proyek Drainase Dinas Perkim Banten di Cibareno Pecah, Warga Desak Pengawasan dan Pemeriksaan Spesifikasi

LIA HAMBALI

- Redaksi

Minggu, 4 Oktober 2026 - 17:20 WIB

5078 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lebak, AgaraNews. Com //.Pekerjaan pembangunan dan peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) permukiman berupa drainase lingkungan di RW 004, Desa Cibareno, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menjadi sorotan masyarakat.

Sorotan muncul setelah ditemukan sejumlah U-Ditch dalam kondisi pecah atau mengalami keretakan, sebagaimana terlihat di lokasi pekerjaan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas material serta metode pemasangan dalam proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 tersebut.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten dengan paket Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Drainase Lingkungan).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Proyek tersebut memiliki Nomor Kontrak 600/SPK.0676.UPPSU/DPerkim-3/2026, tertanggal 20 Agustus 2026, dengan pelaksana CV Intan Jaya Kontraktor, Nilai kontrak tercantum sebesar Rp188.810.000, dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender dan sumber dana APBD Provinsi Banten TA 2026.

Pantauan di lapangan menunjukkan terdapat bagian U-Ditch yang mengalami kerusakan/pecah. Padahal komponen tersebut merupakan bagian penting dari konstruksi drainase yang diharapkan berfungsi jangka panjang.

Masyarakat pun mempertanyakan apakah U-Ditch yang digunakan telah memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak, serta apakah proses pengangkutan, penurunan, pemasangan dan kondisi dasar saluran telah dilakukan sesuai metode kerja yang dipersyaratkan.

“Kalau material yang baru dipasang sudah mengalami kerusakan, tentu perlu diperiksa penyebabnya. Jangan hanya dibongkar kemudian dipasang kembali, tetapi harus dipastikan apakah materialnya sesuai spesifikasi dan pemasangannya sudah benar,” ujar warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Warga berharap Dinas Perkim Provinsi Banten tidak hanya mengandalkan laporan dari pelaksana pekerjaan. Pengawas dan pejabat terkait dinilai perlu turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan fisik, termasuk terhadap kualitas U-Ditch, kondisi dasar pemasangan, sambungan, elevasi, serta kesesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak.

Sementara itu, Yani, yang mengaku sebagai pihak pemborong di lokasi pekerjaan, memberikan penjelasan melalui WhatsApp.

“Saya di pekerjaan tersebut selaku pihak pemborong. Terkait U-Ditch yang pecah saya bongkar. Kemarin yang pasang suruh saya bongkar, katanya nunggu stok biar dibawakan sama mobil ke titiknya,” ujar Yani melalui pesan WhatsApp.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa U-Ditch yang mengalami kerusakan telah dibongkar. Namun, penyebab kerusakan dan apakah material penggantinya memenuhi spesifikasi teknis masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang/pengawas pekerjaan.

“Kami berharap Perkim Provinsi Banten turun langsung, jangan hanya menerima laporan dari pelaksana. Kalau memang ada material yang rusak, periksa penyebabnya dan pastikan penggantinya sesuai spesifikasi,” harap warga.

Dengan adanya kondisi tersebut, Dinas Perkim Provinsi Banten diharapkan melakukan evaluasi dan pemeriksaan lapangan secara terbuka, sehingga tidak muncul persoalan kualitas di kemudian hari.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perkim Provinsi Banten mengenai hasil pemeriksaan terhadap U-Ditch yang mengalami kerusakan maupun kesesuaian material dengan spesifikasi kontrak.(Lia Hambali)

Sumber: Investigasi Lapangan Warga RW 004 Desa Cibareno

Penulis : Tri

Berita Terkait

Aktivis Madina: Pembakaran Tiga Ekskavator PETI Dinilai Simbol Runtuhnya Wibawa Satgas
Dugaan Pelanggaran Fatal Penggunaan Gas “Melon” di SPPG Sibaruang Siabu Mencuat, Manajemen Sebut ‘Force Majeure’
Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan, Jasa Raharja Perkuat Literasi Keuangan Ahli Waris Korban Kecelakaan
MK Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA Gibran, PKS : Jangan Jadi Bom Waktu Demokrasi 
Kodim 0205/TK Bangun Jembatan Beton di Juhar Ginting, Progres Capai 20 Persen
Banjir Genangi Jalan Bosar Maligas, Kapolsek dan Personel Turun Langsung Bantu Warga Menyeberang
Pakar Hukum Kepolisian : Komitmen Kapolri Dukung Pengamanan Kejagung Perkuat Penegakan Hukum
Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Polri Siapkan 70 Ribu Polisi Khusus Kehutanan

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:07 WIB

Aktivis Madina: Pembakaran Tiga Ekskavator PETI Dinilai Simbol Runtuhnya Wibawa Satgas

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:03 WIB

Dugaan Pelanggaran Fatal Penggunaan Gas “Melon” di SPPG Sibaruang Siabu Mencuat, Manajemen Sebut ‘Force Majeure’

Jumat, 16 Oktober 2026 - 15:58 WIB

Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan, Jasa Raharja Perkuat Literasi Keuangan Ahli Waris Korban Kecelakaan

Jumat, 16 Oktober 2026 - 15:56 WIB

MK Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA Gibran, PKS : Jangan Jadi Bom Waktu Demokrasi 

Jumat, 16 Oktober 2026 - 15:46 WIB

Kodim 0205/TK Bangun Jembatan Beton di Juhar Ginting, Progres Capai 20 Persen

Jumat, 16 Oktober 2026 - 15:09 WIB

Pakar Hukum Kepolisian : Komitmen Kapolri Dukung Pengamanan Kejagung Perkuat Penegakan Hukum

Jumat, 16 Oktober 2026 - 15:06 WIB

Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Polri Siapkan 70 Ribu Polisi Khusus Kehutanan

Jumat, 16 Oktober 2026 - 13:40 WIB

Polri Dalami Perkara Dugaan Korupsi Kredit Perbankan, Koordinasi dengan Instansi Terkait Terus Dilakukan

Berita Terbaru