Menyoal MK Tolak Gugatan Ijazah Gibran, Pengamat SDI Angkat Bicara 

LIA HAMBALI

- Redaksi

Rabu, 7 Oktober 2026 - 05:15 WIB

50103 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, AgaraNews. Com // Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materiil terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan ini sekaligus menegaskan batas kewenangan konstitusional lembaga peradilan dalam menguji sengketa administrasi pencalonan pejabat publik.

Pengamat dan Praktisi Hukum dari Swarna Dwipa Institute (SDI), Tohenda, S.H., M.H., membedah sejumlah catatan krusial di balik putusan MK tersebut. Menurutnya, terdapat tiga poin substansial yang wajib dicermati publik agar duduk perkara ini tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.

Menurutnya, catatan pertama yang ditekankan MK dalam putusannya adalah penolakan permohonan karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“MK melihat secara objektif bahwa para pemohon tidak memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional yang bersifat langsung dan spesifik sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan tersebut langsung kandas di pintu masuk,” ujar Tohenda saat dihubungi, Rabu (7/10/2026).

Lebih lanjut, pada poin kedua berkaitan dengan substansi tuntutan agar MK mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa diskualifikasi calon pejabat terpilih akibat sengketa keabsahan dokumen administratif bukan merupakan kewenangan konstitusional mereka.

Tohenda menjelaskan, ranah pengujian dokumen administratif pencalonan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang berbeda.

“Seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau lembaga peradilan umum, tergantung pada tempus dan locus pelanggarannya. MK tidak bisa serta-merta mengambil alih fungsi eksekutor administratif,” ungkapnya.

Dugaan Kelalaian Penyelenggara Pemilu dan Proyeksi ke Depan

Catatan terakhir yang paling menyorot perhatian publik adalah temuan bahwa persoalan administrasi ini kian memperjelas adanya indikasi kelalaian dari lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan verifikasi dokumen secara cermat sejak awal.

Bahkan, Tohenda menyoroti bahwa KPUD Surakarta selaku penyelenggara Pemilihan Wali Kota Surakarta masa lalu turut dinilai melakukan kesalahan administratif dalam proses verifikasi berkas pencalonan kala itu.

Sebagai solusi konstitusional, MK menyatakan persoalan ini berada di luar jangkauan yurisdiksinya dan menyerahkannya kepada lembaga legislatif, yakni DPR dan MPR.

Karena MPR adalah lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden, maka polemic administratif yang beririsan dengan etik dan ketatanegaraan ini dikembalikan kepada mekanisme politik di parlemen,” pungkas Tohenda.(Lia Hambali)

Sumber : Divisi Humas MIO Indonesia DKI Jakarta

Reporter : Edo

Berita Terkait

Air Mata Haru di Mako Polres Simalungun: Kapolres Kembalikan Motor Curian, Security dan Petani Tak Keluarkan Sepeser Pun
Kapolres Metro Jakarta Utara Apresiasi Personel Berprestasi, Tegaskan Profesionalisme dan Penegakan Disiplin
Polri Gelar Sidang KKEP terhadap EHS, Diduga Salahgunakan Wewenang di Bagmon Bareskrim
Satlantas Polres Metro Jakarta Utara Sosialisasikan Operasi Zebra Jaya 2026 di Tanah Merdeka
11 Tersangka Pengeroyokan di Dumai Belum Ditangkap, PW MOI Riau Desak Polres Dumai Beri Penjelasan! 
DPD GMPI Sidoarjo Resmikan Sekretariat Baru, Penasehat Tekankan Pengabdian Masyarakat 
Keluhan Warga Dijawab! Bupati Siapkan 50 Ribu Lampu Jalan Lewat KPBU, Target Mulai Juli 2027
Peringati HUT Ke-19 di Bandar Lampung, PPWI Gelar Seminar Internasional dan Serukan Penghentian Perang Global, Dunia Mengakui Suara PPWI 

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:45 WIB

Air Mata Haru di Mako Polres Simalungun: Kapolres Kembalikan Motor Curian, Security dan Petani Tak Keluarkan Sepeser Pun

Selasa, 17 November 2026 - 12:41 WIB

Kapolres Metro Jakarta Utara Apresiasi Personel Berprestasi, Tegaskan Profesionalisme dan Penegakan Disiplin

Selasa, 17 November 2026 - 12:36 WIB

Polri Gelar Sidang KKEP terhadap EHS, Diduga Salahgunakan Wewenang di Bagmon Bareskrim

Selasa, 17 November 2026 - 12:32 WIB

Satlantas Polres Metro Jakarta Utara Sosialisasikan Operasi Zebra Jaya 2026 di Tanah Merdeka

Selasa, 17 November 2026 - 12:27 WIB

11 Tersangka Pengeroyokan di Dumai Belum Ditangkap, PW MOI Riau Desak Polres Dumai Beri Penjelasan! 

Selasa, 17 November 2026 - 12:17 WIB

Keluhan Warga Dijawab! Bupati Siapkan 50 Ribu Lampu Jalan Lewat KPBU, Target Mulai Juli 2027

Selasa, 17 November 2026 - 12:13 WIB

Peringati HUT Ke-19 di Bandar Lampung, PPWI Gelar Seminar Internasional dan Serukan Penghentian Perang Global, Dunia Mengakui Suara PPWI 

Selasa, 17 November 2026 - 12:08 WIB

Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru

Berita Terbaru