Menyoal MK Tolak Gugatan Ijazah Gibran, Pengamat SDI Angkat Bicara 

LIA HAMBALI

- Redaksi

Rabu, 7 Oktober 2026 - 05:15 WIB

5099 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, AgaraNews. Com // Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materiil terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan ini sekaligus menegaskan batas kewenangan konstitusional lembaga peradilan dalam menguji sengketa administrasi pencalonan pejabat publik.

Pengamat dan Praktisi Hukum dari Swarna Dwipa Institute (SDI), Tohenda, S.H., M.H., membedah sejumlah catatan krusial di balik putusan MK tersebut. Menurutnya, terdapat tiga poin substansial yang wajib dicermati publik agar duduk perkara ini tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.

Menurutnya, catatan pertama yang ditekankan MK dalam putusannya adalah penolakan permohonan karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“MK melihat secara objektif bahwa para pemohon tidak memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional yang bersifat langsung dan spesifik sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan tersebut langsung kandas di pintu masuk,” ujar Tohenda saat dihubungi, Rabu (7/10/2026).

Lebih lanjut, pada poin kedua berkaitan dengan substansi tuntutan agar MK mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa diskualifikasi calon pejabat terpilih akibat sengketa keabsahan dokumen administratif bukan merupakan kewenangan konstitusional mereka.

Tohenda menjelaskan, ranah pengujian dokumen administratif pencalonan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang berbeda.

“Seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau lembaga peradilan umum, tergantung pada tempus dan locus pelanggarannya. MK tidak bisa serta-merta mengambil alih fungsi eksekutor administratif,” ungkapnya.

Dugaan Kelalaian Penyelenggara Pemilu dan Proyeksi ke Depan

Catatan terakhir yang paling menyorot perhatian publik adalah temuan bahwa persoalan administrasi ini kian memperjelas adanya indikasi kelalaian dari lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan verifikasi dokumen secara cermat sejak awal.

Bahkan, Tohenda menyoroti bahwa KPUD Surakarta selaku penyelenggara Pemilihan Wali Kota Surakarta masa lalu turut dinilai melakukan kesalahan administratif dalam proses verifikasi berkas pencalonan kala itu.

Sebagai solusi konstitusional, MK menyatakan persoalan ini berada di luar jangkauan yurisdiksinya dan menyerahkannya kepada lembaga legislatif, yakni DPR dan MPR.

Karena MPR adalah lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden, maka polemic administratif yang beririsan dengan etik dan ketatanegaraan ini dikembalikan kepada mekanisme politik di parlemen,” pungkas Tohenda.(Lia Hambali)

Sumber : Divisi Humas MIO Indonesia DKI Jakarta

Reporter : Edo

Berita Terkait

Di Saat Keluarga Hampir Putus Asa, Danprov Yonif 125/ Si’Mbisa, Serma Pardomuan Lumbangaol Datang Membawa Harapan untuk Feri Situmorang
Kepedulian Keluarga Besar Kodim 0209/LB, Danramil 09/NL dan Persit Sambangi Keluarga Alm. Purnawirawan Pelda Irwansyah
Sorotan Tajam Penggunaan Anggaran Miliaran Rupiah di Bakesbangpol Jatim TA 2025! Mulai Acara Seremonial, Belanja Souvenir, Meeting Hotel Hingga Paket Mamin Rp 782 Juta Dikunci Pengadaan Langsung,..!!!
Polda Metro Jaya Bergerak di 4 Lini Sekaligus: Bongkar Dugaan Kekerasan Seksual Santri, Amankan 105 Pelaku Curanmor, Siapkan Pengamanan Aksi 10 November, Hingga Edukasi Pelajar Lawan Narkoba
Ada Apa Dibalik Pengelolaan Plasma Era PT Tor Ganda,..??? Desak Bongkar Data Penerima, Aliran Dana, dan Audit Menyeluruh,..!!!
Polisi Kembalikan 7 Motor Dugaan Hasil Curian kepada Pemilik, 94 Orang Diamankan dan 177 Kendaraan Jadi Barang Bukti
KAKI Jatim Ingatkan Polres Malang Jangan Berkolusi Dengan Terlapor Terkait Penanganan Perkara Dugaan Penipuan
Polres Simalungun Gelar Press Release Keberhasilan Polsek Silou Kahean Tangkap Pelaku Curanmor Melalui KRYD

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 00:00 WIB

Di Saat Keluarga Hampir Putus Asa, Danprov Yonif 125/ Si’Mbisa, Serma Pardomuan Lumbangaol Datang Membawa Harapan untuk Feri Situmorang

Senin, 9 November 2026 - 22:49 WIB

Kepedulian Keluarga Besar Kodim 0209/LB, Danramil 09/NL dan Persit Sambangi Keluarga Alm. Purnawirawan Pelda Irwansyah

Senin, 9 November 2026 - 22:29 WIB

Sorotan Tajam Penggunaan Anggaran Miliaran Rupiah di Bakesbangpol Jatim TA 2025! Mulai Acara Seremonial, Belanja Souvenir, Meeting Hotel Hingga Paket Mamin Rp 782 Juta Dikunci Pengadaan Langsung,..!!!

Senin, 9 November 2026 - 21:56 WIB

Ada Apa Dibalik Pengelolaan Plasma Era PT Tor Ganda,..??? Desak Bongkar Data Penerima, Aliran Dana, dan Audit Menyeluruh,..!!!

Senin, 9 November 2026 - 21:44 WIB

Polisi Kembalikan 7 Motor Dugaan Hasil Curian kepada Pemilik, 94 Orang Diamankan dan 177 Kendaraan Jadi Barang Bukti

Senin, 9 November 2026 - 21:40 WIB

KAKI Jatim Ingatkan Polres Malang Jangan Berkolusi Dengan Terlapor Terkait Penanganan Perkara Dugaan Penipuan

Senin, 9 November 2026 - 21:38 WIB

Polres Simalungun Gelar Press Release Keberhasilan Polsek Silou Kahean Tangkap Pelaku Curanmor Melalui KRYD

Senin, 9 November 2026 - 21:35 WIB

KOPERASI GAYA BARU JAYA, Diduga Tidak Memiliki Legalitas. Merampas dan Menduduki Objek Lahan Sitaan PT.Agrinas Palma Nusantara di Bengkalis 

Berita Terbaru