Ibiza, Spanyol. Agaranews.com // Ibiza, Spanyol – Persoalan dugaan ketidakabsahan dokumen yang digunakan oleh sejumlah warga Sahrawi di Spanyol kembali membuka perhatian terhadap persoalan yang jauh lebih besar: nasib panjang para pengungsi Sahrawi yang selama puluhan tahun hidup dalam kondisi sulit di kamp-kamp pengungsian Tindouf, Aljazair. Di tengah proses verifikasi administrasi oleh otoritas Spanyol, penting agar penegakan hukum tetap berjalan tegas, tetapi juga manusiawi dan tidak menjadikan masyarakat pengungsi sebagai korban baru dari persoalan yang mereka sendiri mungkin tidak ciptakan.
Dokumen resmi Kepolisian Nasional Spanyol melalui Unit Pemberantasan Jaringan Imigrasi dan Pemalsuan Dokumen (UCRIF) di Ibiza, tertanggal 1 Oktober 2026, menyebut bahwa pihak kepolisian memperoleh informasi mengenai sejumlah orang, sebagian besar berasal dari Republik Demokratik Arab Sahrawi (RASD), yang diduga menyerahkan dokumen mengenai hubungan atau garis keturunan ayah kepada berbagai organisasi dan perusahaan. Dokumen tersebut digunakan untuk membuktikan status sebagai orang tua dari seorang anak di bawah umur, antara lain dalam rangka mengajukan manfaat terkait kelahiran dan perawatan anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
UCRIF menyatakan bahwa pemeriksaan awal menemukan unsur-unsur yang membuat keaslian dan validitas dokumen tersebut perlu diverifikasi. Karena itu, kepolisian meminta hotel-hotel di Ibiza dan Formentera menyerahkan salinan dokumen yang pernah digunakan untuk membuktikan hubungan paternal tersebut, serta memberi tahu apakah dokumen aslinya masih berada dalam penguasaan mereka.
Surat tersebut penting, tetapi juga perlu dibaca secara hati-hati. Surat itu merupakan permintaan untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi, bukan putusan bahwa seluruh dokumen tersebut palsu atau bahwa semua orang Sahrawi yang menggunakannya telah melakukan tindak pidana. Perbedaan antara “dokumen yang perlu diverifikasi” dan “dokumen yang telah terbukti palsu” sangat penting dalam negara hukum.
Persoalan ini menjadi semakin sensitif di tengah perdebatan mengenai kemungkinan pemberian kewarganegaraan Spanyol kepada warga Sahrawi dan keturunan mereka yang lahir di Sahara ketika wilayah tersebut berada di bawah administrasi Spanyol. Dalam situasi seperti itu, dokumen mengenai identitas, kelahiran, hubungan keluarga, dan garis keturunan tentu memiliki arti yang sangat besar.
Namun, masyarakat internasional juga harus memahami kondisi historis yang melatarbelakangi persoalan dokumentasi tersebut. Kehidupan para pengungsi di Tindouf bukanlah persoalan administratif semata. Selama bertahun-tahun, mereka hidup jauh dari tanah asal, menghadapi keterbatasan ekonomi dan berbagai ketidakpastian mengenai masa depan. Dalam kondisi seperti itu, sistem pencatatan sipil, dokumen keluarga, dan administrasi kependudukan tentu menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan masyarakat yang hidup dalam sistem negara dengan administrasi yang stabil selama beberapa generasi.
International human rights activist Wilson Lalengke, yang selama ini memberikan perhatian terhadap persoalan kemanusiaan masyarakat pengungsi Sahrawi di Tindouf, memandang bahwa kasus semacam ini harus ditangani dengan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap manusia yang berada dalam kondisi rentan.
Menurut Wilson, jika benar ditemukan dokumen palsu, pihak yang memproduksi, mengatur, atau secara sadar memperdagangkannya harus dimintai pertanggungjawaban. Tetapi masyarakat pengungsi yang mungkin menggunakan dokumen tanpa mengetahui persoalan di balik penerbitannya tidak boleh otomatis diposisikan sebagai pelaku.
“Jangan sampai orang-orang yang sudah puluhan tahun hidup sebagai pengungsi justru menjadi korban kedua dari persoalan dokumentasi. Jika ada pemalsuan, telusuri siapa pembuatnya, siapa yang mengedarkannya, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang secara sadar menggunakannya. Jangan berhenti pada orang yang paling lemah,” terang Wilson Lalengke dari Jaka.(JS)
