ACEH SINGKIL agaranews.vom – Sebanyak 105 pekebun sawit dari Desa Takal Pasir dan Pea Bumbung, Kecamatan Singkil, menerima Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dalam kegiatan Selebrasi Penyerahan dan Sosialisasi STDB yang berlangsung di Aula Bappeda Aceh Singkil, Pulo Sarok, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menata dan memperkuat legalitas perkebunan rakyat di daerah tersebut. STDB sendiri merupakan dokumen pencatatan legalitas usaha budidaya yang diperuntukkan bagi pekebun dengan luas lahan di bawah 25 hektare.
Panitia pelaksana, Fazar Sidik, menjelaskan bahwa penerbitan STDB memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi para pekebun rakyat. Ia juga berharap agar perusahaan mitra, khususnya PT Nafasindo dan PT PLB, dapat memberikan perhatian serta dukungan nyata terhadap pekebun lokal yang telah mengantongi legalitas tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil, Nirwana Angkat, mengapresiasi peran Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) beserta mitra pembangunan lainnya yang turut mendorong pengembangan sarana dan prasarana perkebunan masyarakat.
Nirwana menyebutkan, hingga saat ini sebanyak 2.850 STDB telah diterbitkan di Kabupaten Aceh Singkil. Namun demikian, ia menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan secara signifikan mengingat jumlah total pekebun sawit di daerah ini jauh lebih besar.
Pj. Sekda: STDB Fondasi Penataan Perkebunan Rakyat
Mewakili Bupati Aceh Singkil, Pj. Sekda H. Edy Widodo, S.K.M., M.Kes., menyampaikan bahwa STDB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting dalam pendataan dan penataan perkebunan rakyat. Dokumen ini juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan pembinaan serta pengembangan usaha perkebunan yang lebih terarah.
Dalam sambutannya, Pj. Sekda menegaskan tiga poin strategis terkait penerbitan STDB:
Pertama, STDB merupakan fondasi bagi pemerintah untuk menata perkebunan rakyat secara lebih terarah, terukur, dan bertanggung jawab.
Kedua, legalitas dan ketertelusuran usaha perkebunan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekebun serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, mitra pembangunan, dan masyarakat harus terus diperkuat agar perkebunan rakyat semakin tertata, produktif, dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada WCS-IP dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sinergi lintas sektor dinilai sebagai kunci utama dalam memperluas pendataan dan legalitas perkebunan masyarakat ke depannya.
Menutup sambutannya, Pj. Sekda menyampaikan optimisme bahwa melalui kolaborasi dan komitmen bersama, perkebunan rakyat Aceh Singkil akan semakin maju, kesejahteraan pekebun meningkat, serta kelestarian lingkungan tetap terjaga.
”Kita ingin mewujudkan perkebunan rakyat yang tidak hanya produktif dan bernilai ekonomi, tetapi juga tertata, legal, dan berkelanjutan. Sebab, kemajuan ekonomi dan kelestarian alam harus tumbuh beriringan demi masa depan Aceh Singkil yang lebih sejahtera,” pungkasnya. Redaksi.
