Mimika, AgaraNews.com // Konsolidasi Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Kabupaten Mimika menyampaikan surat terbuka kepada Bupati Mimika dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, mendesak reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa serta percepatan pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Mimika.
Melalui surat terbuka tersebut, Konsolidasi Pengusaha OAP Mimika menyampaikan aspirasi sekaligus dorongan konstruktif kepada Pemda Mimika terkait tata kelola pengadaan, khususnya proyek infrastruktur dan konstruksi.
Sebagaimana berulang kali dikritik dan diinstruksikan secara tegas oleh Presiden Republik Indonesia, budaya lelang proyek yang baru dilaksanakan pada pertengahan hingga akhir tahun anggaran harus segera dihentikan. Penumpukan lelang di akhir tahun dinilai membawa berbagai dampak negatif bagi pembangunan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertama, rendahnya kualitas konstruksi. Waktu pengerjaan yang sangat sempit memaksa kontraktor bekerja terburu-buru mengejar batas akhir tahun anggaran 2026. Akibatnya, standar mutu fisik bangunan sering terabaikan, sehingga infrastruktur cepat rusak dan merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Kedua, melambatnya perputaran ekonomi daerah. APBD merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian di Kabupaten Mimika. Ketika lelang terlambat, serapan anggaran menumpuk di triwulan akhir, membuat perputaran uang di masyarakat, sektor jasa, dan UMKM lokal menjadi tersendat sepanjang tahun 2026.
Ketiga, risiko proyek mangkrak dan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Keterlambatan proses tender memperbesar risiko pekerjaan tidak selesai tepat waktu, putus kontrak, atau tingginya SiLPA yang menunjukkan kurang optimalnya belanja pembangunan bagi masyarakat Mimika.
Memasuki penghujung tahun 2026 dan menjelang dimulainya Tahun Anggaran 2027, Konsolidasi Pengusaha OAP Mimika mendesak Pemda Mimika melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk menjalankan instruksi Presiden secara konkret.
Adapun langkah yang didesak yakni melakukan Lelang Dini (Pra-DPA) dengan segera memproses dokumen perencanaan dan memulai tahapan tender proyek-proyek strategis sebelum tahun anggaran baru dimulai. Kemudian memperpanjang masa efektif pengerjaan, dengan dimulainya proyek sejak Januari, sehingga kontraktor memiliki waktu pengerjaan yang ideal 8 hingga 11 bulan, termasuk mengantisipasi kendala cuaca di wilayah Timika dan distrik-distrik pedalaman dan pesisir.
Selain itu, memastikan transparansi dan akuntabilitas pengadaan, agar proses lelang berjalan secara terbuka, profesional, dan bebas dari intervensi sehingga pemenang tender benar-benar merupakan penyedia jasa yang kompeten dan berintegritas.
Konsolidasi Pengusaha OAP Mimika berharap Pemda Mimika menjadikan momentum akhir tahun 2026 ini sebagai titik balik reformasi birokrasi dan pengadaan. Infrastruktur yang kokoh dan perputaran ekonomi yang cepat adalah hak masyarakat Mimika yang harus diwujudkan melalui perencanaan yang disiplin sejak awal tahun.
Surat terbuka tertanggal Timika, 15 November 2026 tersebut ditandatangani Ketua Umum Konsolidasi Pengusaha Orang Asli Papua Kabupaten Mimika, Victor Tsenawatme. (Lia Hambali)
Reporter : Maru



























