Padang Lawas, AgaraNews.com // Forum Mahasiswa Peduli Palas-Paluta (FORMAPP) menyoroti dugaan ketidaktransparanan dan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan hasil perkebunan plasma eks PT Torganda / PT Torus Ganda di Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.
Ketua FORMAPP, Rahmat Husen Rambe, S.H., M.H., menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena menyangkut hak ekonomi masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka bagaimana hasil plasma dikelola, dicatat, dijual, dan didistribusikan.
Berdasarkan estimasi dan pengaduan masyarakat, potensi kerugian yang ditimbulkan diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Nilai tersebut perlu dibuktikan melalui audit investigatif dan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen keuangan serta transaksi pengelolaan plasma.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengelolaan hasil plasma tidak boleh dilakukan secara tertutup. Setiap pihak yang diberikan amanah untuk mengelola hak ekonomi masyarakat wajib mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan pendistribusian hasil plasma secara transparan dan akuntabel,” tegas Rahmat.
Atas persoalan tersebut, FORMAPP menyampaikan tuntutan :
1. Mendesak Kapolri dan Jaksa Agung memerintahkan jajaran terkait melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan hasil plasma eks PT Torganda / PT Torus Ganda.
2. Memanggil dan memeriksa seluruh ketua kelompok tani serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hasil plasma.
3. Melakukan audit investigatif terhadap laporan produksi, penjualan, penerimaan, dan pendistribusian hasil plasma.
4. Menelusuri seluruh aliran dana dan transaksi keuangan guna memastikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana.
5. Menangkap dan menahan pihak-pihak yang berdasarkan alat bukti dan proses hukum terbukti melakukan tindak pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Menjamin keterbukaan laporan keuangan serta perlindungan hak ekonomi masyarakat Kecamatan Huristak.
Hak Masyarakat Bukan Untuk Dikelola Semena-mena
Rahmat Husen Rambe menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada klarifikasi sepihak ataupun penyelesaian internal kelompok tani.
“Jika terdapat penyimpangan dalam pengelolaan hasil plasma, siapa pun pihak yang terlibat harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Jangan sampai hak ekonomi masyarakat yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan justru tidak dapat dinikmati akibat pengelolaan yang tidak transparan,” tegasnya.
FORMAPP meminta negara hadir untuk memastikan persoalan ini diusut secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.
USUT TUNTAS DUGAAN PENYIMPANGAN PLASMA!
AUDIT SELURUH PENGELOLAAN!
PERIKSA PARA KETUA KELOMPOK TANI!
SELAMATKAN HAK EKONOMI MASYARAKAT HURISTAK!.(Lia Hambali)
Reporter : Pitri NST



























