Padang Lawas,AgaraNews.com // Mulkan Hasibuan menyatakan akan membawa persoalan dugaan penyimpangan penyaluran dan pengelolaan hasil plasma perkebunan eks PT Torganda di Kecamatan Huristak ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
Langkah hukum tersebut ditempuh menyusul adanya dugaan ketidakberesan dalam mekanisme pengelolaan dan penyaluran hasil plasma yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Persoalan ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius karena masyarakat diduga mengalami kerugian yang mencapai puluhan miliar rupiah.
Mulkan Hasibuan menegaskan bahwa pengelolaan hasil plasma harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hak ekonomi masyarakat tidak boleh dikesampingkan oleh kepentingan kelompok atau pihak tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh karena itu, pihaknya akan meminta Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, memeriksa pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan plasma, serta menelusuri aliran dana dan mekanisme penyaluran hasil plasma selama periode pengelolaan berlangsung.
Selain itu, aparat penegak hukum juga diharapkan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan audit terhadap administrasi, laporan keuangan, dan distribusi hasil plasma guna memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum dalam pengelolaannya.
“Kami tidak ingin hak masyarakat terus menjadi tanda tanya. Jika ditemukan adanya penyimpangan, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami akan membawa persoalan ini ke Mabes Polri agar semuanya terang dan hak masyarakat dapat diperjuangkan,” tegas Mulkan Hasibuan.
Mulkan juga meminta masyarakat agar mengumpulkan dokumen kepemilikan, bukti penerimaan hasil plasma, catatan pembayaran, serta dokumen lain yang dapat memperkuat proses pelaporan.
Persoalan ini bukan sekadar persoalan administrasi kelompok tani, melainkan menyangkut hak ekonomi masyarakat dan prinsip keadilan dalam pengelolaan perkebunan plasma.
Selain itu, Mulkan juga menyoroti tiga hal lainnya:
1. Akan melaporkan oknum yang mengatasnamakan masyarakat Kecamatan Ujung Batu yang diduga melanggar perintah Kapolres Padang Lawas Utara karena kembali menduduki lahan PT. Agrinas Palma Nusantara (Persero) Bukit Harapan 1 Eks Torganda.
2. Menilai tindakan tersebut sebagai upaya melawan negara melalui PT. Agrinas Palma Nusantara (Persero) di areal 48.000 hektar yang disebut telah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menolak perintah Presiden Prabowo Subianto setelah lahan tersebut disita Satgas PKH setahun lalu.
3. Mempertanyakan oknum masyarakat Ujung Batu mengapa bisa sertifikat terbit di atas kawasan hutan produksi Register 40, dan meminta hal itu diusut tuntas.
Mabes Polri diharapkan segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan. Seluruh pihak yang disebut maupun berkaitan dengan persoalan ini tetap harus diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi sesuai prinsip praduga tak bersalah.(Lia Hambali)
Reporter: Pitri NST



























