Opini Publik, AgaraNews. Com // Belakangan ini, perdebatan seputar kritik terhadap pejabat publik kian memanas. Masyarakat sering kali merasa ragu atau takut untuk melayangkan kritik, apalagi jika kritik tersebut dianggap sebagai hinaan atau caci maki. Perasaan ini muncul karena adanya kekhawatiran akan jerat hukum, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik atau penghinaan.
Namun, benarkah demikian?
Sejatinya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus beberapa pasal terkait penghinaan terhadap pejabat publik.
Putusan ini menggarisbawahi pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai pilar demokrasi. Logika di baliknya sederhana: seorang pejabat publik adalah representasi dari jabatan, bukan sekadar individu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan demikian, kritik yang dilayangkan seyogianya ditujukan pada kebijakan, kinerja, atau fungsi jabatan tersebut, bukan pada pribadinya.
Namun, di sinilah letak persoalannya. Seringkali, batas antara kritik terhadap kebijakan dan serangan personal menjadi kabur. Mampu memisahkan keduanya adalah kunci. Kritik yang konstruktif adalah kritik yang berlandaskan pada data dan fakta. Ia bertujuan untuk memperbaiki dan mendorong perubahan positif.
Sebaliknya, caci maki atau hinaan yang bersifat personal hanya akan menjatuhkan martabat, merusak tatanan, dan tidak memberikan kontribusi apa pun bagi kemajuan.
Debat publik yang sehat adalah sarana untuk menguji argumen. Dalam sebuah perdebatan, yang diadu adalah gagasan, bukan emosi. Ini adalah ruang di mana kemampuan berpikir, mengelola data, dan menyusun narasi dipertaruhkan. Fakta memang netral, tetapi cara kita menilainya sangat dipengaruhi oleh perspektif yang kita gunakan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membuka diri terhadap sudut pandang lain dan tidak terjebak dalam egosentrisme.
Dalam sistem hukum modern, keadilan adalah tujuan utama. Hukum bersifat netral dan memberikan ruang bagi interpretasi. Namun, netralitas ini tidak selalu menjamin bahwa yang benar akan selalu menang.
Hukum adalah seni berinterpretasi. Artinya, kemampuan untuk merangkai argumen, menyajikan bukti, dan meyakinkan hakim menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus melek hukum.
Memahami bahwa hukum adalah alat yang bisa digunakan untuk memperjuangkan keadilan, tetapi juga bisa dimanipulasi jika kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai.
Pada akhirnya, mengkritik pejabat publik adalah hak setiap warga negara. Namun, hak ini harus digunakan dengan bijak. Mari kita pisahkan antara kritik berbasis kebijakan dan serangan personal.
Gunakan pengetahuan, fakta, dan argumen yang kuat untuk menyuarakan kebenaran, bukan sekadar melampiaskan emosi. Dengan begitu, kita bisa menciptakan ruang publik yang lebih cerdas dan konstruktif, di mana kritik menjadi pendorong perubahan, bukan sekadar sumber perpecahan. ( Lia Hambali)
Penulis : Arif Garuda
