Sidoarjo || Agaranews.com -Sudah bukan rahasia lagi, hubungan antara Bupati Sidoarjo, Subandi, dan Wakil Bupati, Mimik Idayana, sedang tidak harmonis. Meski belum genap setahun memimpin, konflik yang terjadi di antara keduanya kerap mencuat ke publik dan memicu kekhawatiran masyarakat.
Teranyar, Mimik Idayana bahkan berencana melaporkan Subandi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilainya tidak sesuai aturan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi situasi ini, tokoh pemuda Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, angkat bicara. Ketua Harian YALPK GROUP sekaligus Founder Lembaga Bantuan Hukum Subang Larang ini menyuarakan keprihatinannya. Ia melihat ada beberapa masalah fundamental yang timbul akibat konflik tersebut.
Bramada menjelaskan, friksi yang terjadi sejak awal masa jabatan ini telah berkembang menjadi konflik terbuka yang memengaruhi kinerja pemerintahan. Kebijakan-kebijakan strategis sering kali diambil secara sepihak, tanpa koordinasi yang baik. Rotasi pejabat, program prioritas, hingga pengelolaan anggaran kerap menjadi polemik internal.
“Ini menunjukkan adanya tarik-menarik kekuasaan yang tidak sehat,” tegas Bramada.
Konflik interpersonal ini menciptakan atmosfer birokrasi yang tidak kondusif. Para ASN terjebak dalam kebingungan dan tak jarang menjadi korban politik praktis. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
Salah satu prinsip utama good governance adalah transparansi, di mana proses pengambilan kebijakan harus dilakukan secara terbuka. Namun, menurut Bramada, prinsip ini nyaris hilang di tengah konflik kepemimpinan. Banyak kebijakan yang tidak disosialisasikan dengan baik, tidak didiskusikan secara terbuka, dan bahkan tidak tercantum dalam dokumen perencanaan yang dapat diakses publik.
”Ketidakjelasan peran antara Bupati dan Wakil Bupati membuat proses kebijakan berjalan tanpa kejelasan legal formal,” tambahnya.
Akibatnya, partisipasi masyarakat dan pengawasan publik menjadi lemah. Warga, media, dan lembaga pengawas kesulitan memantau proses pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya membuat kebijakan menjadi tidak efektif, tetapi juga meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang.
Di sisi lain, akuntabilitas pemerintahan juga ikut melemah. Ketika pemimpin saling tidak percaya dan bekerja tanpa sinergi, sulit bagi publik untuk menuntut pertanggungjawaban yang jelas. Situasi ini diperparah dengan absennya mekanisme penyelesaian konflik yang memadai di tingkat lokal. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah pun menurun, dari yang seharusnya melayani menjadi sosok yang saling bertikai demi kepentingan politik.
Bramada menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar konflik personal, melainkan cerminan dari kelemahan sistem politik lokal.
“Pasangan kepala daerah dipilih dalam satu paket politik, meskipun belum tentu memiliki kesamaan visi dan etos kerja,” katanya.
Oleh karena itu, diperlukan intervensi struktural yang berani. Bramada mendesak DPRD untuk memainkan peran lebih aktif dalam mediasi dan pengawasan. Kemendagri juga tidak seharusnya berdiam diri melihat inefektivitas pemerintahan daerah.
”Selain itu, partisipasi masyarakat dan media dalam mendorong transparansi harus terus diperkuat. Publik harus menjadi ‘watchdog’ yang efektif,” ujarnya.
Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo ini menunjukkan bagaimana hubungan personal yang buruk dapat melumpuhkan tata kelola pemerintahan. Di tengah tuntutan publik akan pemerintahan yang bersih dan responsif, konflik internal seperti ini harus segera diselesaikan.
Pemerintah bukanlah panggung politik untuk saling sikut, melainkan alat untuk melayani rakyat. Jika para pemimpinnya tidak akur dan tidak jelas arah kerjanya, maka nasib masyarakatlah yang menjadi korban.
“Sudahi ego, urusi rakyat!”tutup Brahmada
Semoga para pemimpin di Sidoarjo bisa merenungi pesan ini dan kembali fokus pada tujuan utama mereka, menyejahterakan masyarakat.( Arju Herman/ Lia Hambali)
