Jakarta,AgaraNews.com // Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh berhenti hanya pada pernyataan bahwa perkara masih dievaluasi. Dalam negara hukum, evaluasi harus ada ujungnya: kepastian, pemanggilan, pemeriksaan, dan penjelasan terbuka kepada publik.
Hal itu ditegaskan Koalisi Pembela Konstitusi dan Kebenaran (KPK&K) melalui Sekretaris Jenderal-nya, Suta Widhya, S.H., pada Senin (9/11/2026) siang di PN Cibinong, Bogor.
Menurut Suta, dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah perkara yang menjadi perhatian publik. Publik berhak tahu sejauh mana perkara ini berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dua Kali Mangkir, Jangan Dianggap Biasa
“Fakta bahwa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah dua kali tidak memenuhi jadwal pemeriksaan sebagai saksi tidak boleh dianggap biasa. Kami tidak menuduh. Kami meminta proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” ucap Suta di sela-sela menunggu Putusan Prapid 19/2026/PN.CBi.
Menurutnya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tegas: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
“Artinya sederhana: jabatan bukan perisai. Jabatan bukan alasan untuk menunda. Jabatan bukan alasan untuk mendapat perlakuan berbeda,” tegas Suta.
4 Tuntutan KPK&K kepada KPK
Dalam keterangannya, Suta menyampaikan empat tuntutan:
1. Hentikan ketidakpastian.
Jangan jadikan kata “evaluasi” sebagai alasan untuk menunda tanpa batas waktu. Sampaikan kepada publik secara transparan: kapan pemanggilan berikutnya, apa dasar hukumnya, dan apa konsekuensinya jika saksi kembali tidak hadir.
2. Gunakan seluruh kewenangan yang diberikan KUHAP.
Jika panggilan patut sudah dilakukan dan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka KPK memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa sesuai hukum acara pidana. Hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan dirinya sendiri.
3. Jaga independensi penyidikan.
KPK harus berani, profesional, dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan apa pun. Begitu juga Presiden harus memastikan pemberantasan korupsi berjalan tanpa intervensi, tanpa pencitraan, dan tanpa kompromi.
4. Jaga kepercayaan rakyat.
Negara tidak dibangun dari pidato, janji, atau slogan pemberantasan korupsi. Negara dibangun dari bukti kerja, keberanian, transparansi, dan kepastian hukum.
Tidak Ada yang Dilindungi, Tidak Ada yang Dikurban
Menurut Suta, KPK&K menegaskan sekali lagi: pihaknya tidak meminta seseorang dihukum berdasarkan opini. Pihaknya meminta proses hukum berjalan secara terang. Jika tidak bersalah, berikan kepastian melalui proses hukum. Jika ditemukan bukti keterlibatan dan memenuhi unsur pidana, proses sesuai ketentuan hukum.
“Jangan ada yang dilindungi, dan jangan ada yang dikorbankan. Jangan ada yang di atas hukum. Hukum harus mampu menjangkau siapa pun, termasuk Nusron Wahid,” tutup Suta tegas.(Lia Hambali)
Reporter : Supriyadi
