Jakarta, AgaraNews.com — Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk memastikan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memperoleh perlindungan, pendampingan, dan layanan pemulihan sesuai kebutuhan. Langkah tersebut dilakukan seiring penanganan tujuh perkara TPPO dengan 19 tersangka dan 30 korban yang dipaparkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).
Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo mengatakan, penanganan TPPO tidak berhenti pada proses penyidikan, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan korban. Koordinasi dilakukan dengan lembaga terkait agar korban mendapatkan layanan yang diperlukan selama proses hukum dan pemulihan.
Nurhayati dari UPT P3A DKI Jakarta menjelaskan, layanan kepada korban diberikan berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan masing-masing, mulai dari pendampingan hukum dan psikologis, rujukan, hingga perlindungan sementara di rumah aman. Layanan tersebut tersedia selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Wawan Fahrudin menyatakan kesiapan LPSK memberikan perlindungan kepada korban, termasuk bantuan medis apabila diperlukan, rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta fasilitasi pemenuhan hak restitusi sesuai ketentuan.
“Ini salah satu bentuk kolaborasi yang sangat positif. Keterlibatan antar lembaga diperlukan untuk bisa saling melindungi korban,” katanya.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, penyidikan dan perlindungan korban harus berjalan beriringan. Kepolisian menangani proses hukum, sementara kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban dikoordinasikan bersama lembaga yang memiliki kewenangan dan layanan terkait.
“Penanganan perkara dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak korban. Privasi korban juga harus dijaga selama proses penanganan,” ujarnya.
Polda Metro Jaya mengajak masyarakat tidak menyalahkan korban maupun menyebarkan identitasnya. Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan perdagangan orang dapat melapor ke kepolisian terdekat atau melalui Layanan Polisi 110.(Lia Hambali)
Sumber : Divisi Humas media center Jabodetabek
Reporter : Edo
