Aceh, AgaraNews.com //.Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Komisariat Universitas Malikussaleh menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, rasionalitas kebijakan publik, serta skala prioritas pembangunan nasional.
Ketua LMND Komisariat Universitas Malikussaleh, Paulus Ardi Pernando Berutu, menyampaikan keprihatinan mendalam atas pengangkatan pekerja program MBG menjadi PPPK, sementara guru honorer dan tenaga kesehatan honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun justru belum memperoleh kepastian status kepegawaian yang layak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Secara objektif, terdapat ketimpangan yang nyata dalam kebijakan tersebut. Pekerja program MBG yang baru bekerja sekitar satu tahun telah diangkat menjadi PPPK, sedangkan guru dan tenaga kesehatan honorer yang telah lama mengabdi, bahkan hingga puluhan tahun, masih berada dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan,” ujar Paulus.
Lebih lanjut, Paulus menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan merupakan sektor fundamental yang seharusnya menjadi prioritas utama negara. Guru dan tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia serta menjamin keberlangsungan pelayanan publik dasar. Oleh karena itu, kebijakan pengangkatan PPPK seharusnya disusun dengan menempatkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan honorer sebagai prioritas utama.
Selain persoalan status kepegawaian, LMND juga menyoroti ketimpangan dalam aspek kesejahteraan. Saat ini, gaji sopir atau driver program MBG dilaporkan lebih besar dibandingkan gaji guru honorer dan tenaga kesehatan honorer. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial serta tidak mencerminkan penghargaan yang proporsional terhadap profesi yang memiliki tanggung jawab dan dampak jangka panjang bagi kehidupan masyarakat.
“Ketika tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang menjadi tulang punggung pembangunan manusia justru menerima tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan sektor lain yang bersifat penunjang, maka hal ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam orientasi dan prioritas kebijakan publik,” tegas Paulus.
Atas dasar tersebut, LMND Komisariat Universitas Malikussaleh mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengangkatan PPPK serta sistem pengupahan di sektor publik. Kebijakan negara harus disusun secara adil, proporsional, dan berpihak pada kepentingan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan sebagai pilar utama pembangunan bangsa.
LMND juga berharap agar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat mendengarkan suara kegelisahan guru honorer dan tenaga kesehatan honorer yang telah lama mengabdikan diri dengan penuh dedikasi. Negara tidak boleh abai terhadap jerih payah dan pengorbanan mereka yang selama ini berperan penting dalam menjaga mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Suara tangisan guru dan tenaga kesehatan honorer merupakan refleksi dari ketimpangan struktural yang harus segera dijawab melalui kebijakan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan,” tutup Paulus.(Lia Hambali)
