Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Perkuat Ketahanan Wilayah dan Sinergi Lintas Sektor di Kepulauan Riau

Kepri, AgaraNews .com || Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, melaksanakan rangkaian kunjungan kerja intensif di wilayah Provinsi Kepulauan Riau selama periode 15 sampai 19 Januari 2026. Kegiatan ini mencakup peninjauan pembangunan, pengarahan kepada satuan, serta penguatan sinergi dengan lintas sektor pemerintahan dan penegakan hukum.

Agenda dimulai pada 15 Januari 2026, ketika Pangdam turut hadir dalam peninjauan percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Batam, bersama pemangku kepentingan daerah dan mitra pembangunan. Pembangunan KDKMP ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi produktif yang menjadi prioritas nasional.Pada 17 Januari 2026, Pangdam turun langsung ke Kodim 0315 Tanjungpinang dan memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit, PNS TNI dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XIX/TT. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya pemahaman terhadap dinamika global dan kesiapsiagaan satuan dalam menghadapi tantangan tugas, khususnya di wilayah perbatasan. Kegiatan tersebut juga mencerminkan komitmen pimpinan terhadap pembinaan personel di tingkat teritorial.

Puncak rangkaian kegiatan berlangsung pada 19 Januari 2026, ketika Pangdam mendampingi kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, di Kabupaten Karimun. Kunjungan itu menitikberatkan pada pengawasan dan penanganan kasus 1.000 ton beras selundupan yang berhasil disita oleh aparat di wilayah Kepulauan Riau. Menteri Pertanian menegaskan bahwa praktik penyelundupan tersebut merugikan petani nasional dan mengganggu tujuan swasembada pangan, sehingga perlu penanganan tegas melalui koordinasi lintas instansi.Dalam hubungan ini, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan dukungan penuh TNI AD terhadap langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan menindak tegas praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Beliau menyatakan bahwa kehadiran TNI di wilayah perbatasan tidak hanya terkait dengan tugas pertahanan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas logistik pangan.

Rangkaian kegiatan Pangdam di Kepulauan Riau selama periode tersebut menunjukkan pendekatan menyeluruh antara pembinaan satuan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan sinergi lintas sektor pemerintahan serta penegakan hukum. Hal ini memperkuat peran TNI sebagai alat negara yang adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional dan kebutuhan stabilitas wilayah strategis.(Lia Hambali)