JAKARTA,agaranews com//
Upaya memutus mata rantai tengkulak sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional terus diperkuat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memfasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyerapan hasil panen jagung oleh Perum Bulog bagi petani jagung pakan ternak melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), melibatkan Kementerian Pertanian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang 2025 menjadi pijakan strategis untuk konsolidasi kebijakan pada 2026.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai linking agent antara kelompok tani (poktan) jagung dan sektor perbankan guna mengatasi persoalan klasik permodalan. Melalui skema KUR yang melibatkan Himbara, petani difasilitasi akses pembiayaan untuk kembali menanam, meningkatkan produktivitas, hingga memperluas lahan tanam.
Implementasi konkret program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, khususnya di Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, dengan hasil yang dinilai positif.
Perwakilan Himbara, Danang Andi Wijanarko, selaku Senior Vice President BRI, menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, yang diprioritaskan untuk sektor pertanian, termasuk penguatan ekosistem jagung nasional.
Tak hanya fokus pada permodalan, Polri juga menaruh perhatian besar pada perlindungan harga di tingkat petani. Melalui sinergi dengan Perum Bulog, Polri memastikan hasil panen jagung tidak terpaksa dijual kepada tengkulak dengan harga di bawah standar.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), pada harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian berpihak pada petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan.
Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu mengelola pembiayaan secara sehat, memenuhi kewajiban kredit tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga tani.
Melalui penguatan ekosistem jagung dari hulu hingga hilir, Polri menargetkan ketahanan pangan jagung pakan ternak semakin kokoh pada 2026, sekaligus memastikan nilai tambah dan keadilan ekonomi bagi petani di seluruh Indonesia.
