Jakarta, AgaraNews.com // Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menegaskan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para pendiri bangsa telah mengambil keputusan fundamental dengan memilih demokrasi Pancasila sebagai sistem kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya, penguatan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari pembenahan partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Tanpa partai politik yang sehat, demokrasi berisiko terjebak pada praktik transaksional dan kehilangan arah ideologisnya.
“Sejak awal berdirinya republik ini, para founding fathers telah berketetapan memilih demokrasi Pancasila sebagai jalan tengah terbaik. Demokrasi yang tidak sekadar prosedural, tetapi berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa,” ujar Bamsoet saat menjadi pembicara RenTalks 2026 SMA Labschool Cirendeu, Selasa (5/5/26).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menuturkan, esensi demokrasi adalah menempatkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, termasuk dalam lingkup kepartaian. Partai politik seharusnya menjadi ruang kaderisasi kepemimpinan, pendidikan politik, serta penyambung kepentingan rakyat. Namun realitas menunjukkan masih adanya tantangan serius, mulai dari rendahnya kaderisasi berbasis meritokrasi, dominasi elit, hingga praktik politik uang yang merusak kualitas demokrasi. Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2025, menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap partai politik berada di kisaran 60 persen.
Fenomena pragmatisme politik juga semakin menguat dalam sistem kepartaian. Partai politik kerap terjebak pada orientasi jangka pendek untuk memenangkan pemilu, sehingga mengabaikan fungsi ideologis dan pendidikan politik kepada masyarakat. Akibatnya, publik sering kali disuguhi kontestasi yang lebih menonjolkan popularitas serta ‘isi tas’, dibandingkan integritas, kapasitas ataupun gagasan.
“Salah satu tantangan utama demokrasi saat ini adalah belum optimalnya fungsi partai politik dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan. Fenomena politik transaksional, pragmatisme kekuasaan, hingga praktik politik uang masih menjadi pekerjaan rumah serius,” kata Bamsoet.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan, pembenahan partai politik secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi harus diperkuat agar melahirkan pemimpin yang berkualitas. Selain itu, transparansi pendanaan partai juga menjadi isu penting. 
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak kasus korupsi yang melibatkan politisi ataupun kepala daerah berakar dari mahalnya biaya politik dan lemahnya sistem pendanaan partai. Setidaknya sejak tahun 2004-2026 lebih dari 200 kepala daerah dijerat KPK karena kasus korupsi.
Di sisi lain, pendidikan politik kepada masyarakat juga harus diperkuat. Sehingga para pemilih akan semakin rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang atau disinformasi.
“Negara harus hadir memperkuat sistem kepartaian agar lebih sehat, transparan, dan akuntabel. Dengan partai politik yang kuat dan berintegritas, demokrasi Pancasila akan semakin kokoh dan mampu menjawab tantangan zaman,” pungkas Bamsoet. (Lia Hambali)
