Kutacane, Agaranews.com – Pembukaan jalan usaha tani berlokasi di desa sebudi jaya Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tengah menjadi sorotan pasalnya
Pasalnya Pembukaan jalan tersebut tidak sesuai hasil musyawarah warga desa Sebudi Jaya.
Berdasarkan pengakuan narasumber belum lama ini, yang tidak ingin di publish namanya mengatakan, pembukaan jalan tersebut tidak pernah dimusyawarahkan dengan warga mulai dari tahun 2022 hingga 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan pengerjaan pembukaan jalan tersebut dikerjakan menggunakan alat berat. Sehingga kami tidak bisa ambil andil dalam pekerjaannya.
Padahal, lanjut warga disini banyak juga yang membutuhkan pekerjaan namun sangat di sayangkan pekerjaan di kerjakan oleh alat berat.
Kondisi ini telah lama berlangsung mulai tahun 2022, sejak kepala desa saat ini memimpin, lebih ironisnya lagi pekerjaan hampir semua perangkat desa tidak melibatkan warga.
Jika melihat anggaran yang begitu besar setiap tahunnya yakni sebesar Rp. 80 juta lebih. Banyak keuntungan yang di peroleh oleh oknum kepala desa, karna pekerjaan hanya mempekerjakan alat berat selama 2-3 hari saja.
“Bayangkan saja berapa keuntungan yang di peroleh sementara kami sebagai warga sangat butuh pekerjaan,” ungkapnya.
Dulu sebelum kepala desa saat ini menjabat ada juga pembukaan jalan utama ke kebun kami, saat itu hampir semua warga dilibatkan, mulai dari pemuda, orang tua, kaum ibu maupun bapak-bapak
“Alhamdulillah semua bisa kerja dan menerima manfaat dari bantuan yang diberikan pemerintah kepada desa kami,” kata warga.
Menangapi hal itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Aceh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Wadah Generasi Anak Bangsa ( WGAB) Syamsul Bahri membenarkan ada pembukaan jalan usaha tani di desa Sebudi Jaya Kecamatan Bukit tusam Kabupaten Aceh Tenggara.
“Baru baru ini anggota kita telah turun kelapangan melihat langsung dan memang benar ada pekerjaan pembangunan jalan yang dikerjakan oleh alat berat,” ujar Syamsul.
Dari hasil diskusi kita dengan rekan-rekan di kantor kita akan membuat laporan kepada Kejaksaan.
Bukan hanya itu yang akan kita laporkan diantaranya seperti horor satgas covid- tahun 2022 yang diduga tidak diberikan sebagaimana mestinya, kemudian tentang ketahanan pangan yang dialihkan dari pupuk ke pengadaan hewan potong.
“Selain itu, tentang beberapa pengadaan adat kantor dan kegiatan-kegiatan seremonial, yang diduga fiktif,” terang Syamsul saat ditemui di kantornya Minggu 25 Agustus 2024.
(TIM)
