MEDAN SUMATERA UTARA AGARANEWS.COM
Diminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Kapolda Sumut Komjen Pol. Agung Setya Effendi membereskan Kemitraan ke Wartawan yang dinilai sebahagian Wartawan Layaknya seperti ‘Perbudakan’ !!, Tidak Sepaham atau ‘Rancau’ di Poldasu dengan mencopot Kombes Pol Hadi Wahyudi dari jabatan nya sebagai Kabid Humas Polda Sumatera Utara (Sumut).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasal nya, semenjak Hadi Wahyudi menjabat di posisi Kabid Humas Poldasu sampai saat sekarang ini kemitraan antara Wartawan yang berunit di Polda Sumut menjadi tidak sepaham/ rancau atau sering ribut di grup WA.
Keributan tersebut yang diakibatkan dari pihak Humas sendiri, yang mana pihaknya membuat aturan supaya awak media diharuskan membuat berita sebanyak- banyaknya di media nya masing- masing dengan iming- iming mendapat imbalan sebagai pengganti uang pulsa yang diketahui uang tersebut bersumber dari bagian Krimsus yang jauh- jauh hari sudah diterima para Wartawan dengan cara kordinasi yang baik melalui Kepala Dirkrimsus sebelum nya.
Adapun kebijakan layaknya ‘Perbudakan’ yang diterapkan pihak Humas Poldasu dari relis berita yang dikirim melalui grup WA Media Penmas, harus diterbitkan di semua media walau rilis yang dikirim tidak hanya kegiatan Bapak Kapoldasu Jendral Pol Agung Setya Efendy yang rilis nya mencapai 50 berita lebih setiap bulan nya bahkan sampai rilis kegiatan di sejajaran polres.
Padahal diketahui, Hadi Wahyudi sebagai Kabid Humas Poldasu melalui anggotanya Aiptu Widodo telah membagikan uang kepada beberapa wartawan dengan alasan sebagai pengganti uang Pulsa yang dana nya diketahui bersumber dari bagian Krimsus Poldasu yang jauh- jauh hari uang tersebut sudah dikordinasikan wartawan dan sudah diterima melalui pimpinan Direktorat Krimsus sebelumnya.
Sementara, saat Kabid Humas Hadi Wahyudi mengadakan pertemuan bersama para Wartawan di ruangan nya beberapa waktu lalu, (08/11/2023) pukul 11.00 siang, mengatakan bahwa Humas Poldasu tidak mempunyai Anggaran.
Mengapa, pihaknya tiba- tiba mengambil alih uang hak wartawan dari Bidang Krimsus yang mengakibatkan permasalahan baru terhadap Watawan di grup Media Penmas.
Bahkan, dari uang Krimsus tersebut Hadi Wahyudi membuat aturan kepada Wartawan supaya menaikkan berita ke media nya masing- masing sebanyak- banyaknya yang dianggap menjadi suatu ‘Perbudakan’ terhadap para wartawan.
Adapun kebijakan berita yang di terapkan pihak Humas Poldasu sebanyak, 1-20 berita di banderol dengan uang ±50 ribu, jika 20- 30 berita di bandrol dengan ±100 ribu dan jika 30- 50 berita di bandrol ±200 ribu dengan jangka waktu 6 jam harus terbit. Disebut-sebut, bila lewat dari jam yang ditentukan, berita tidak masuk rekab humas.
Atas kebijakan yang dilakukan Hadi Wahyudi itu, timbul beberapa celoteh dari para Wartawan, doduga seakan- akan di Bidang Humas Polda Sumut saat ini sudah diperlakukan ‘perbudakan’ terhadap wartawan.
Selain itu, muncul ‘anggapan’ dari para Wartawan bahwa Hadi Wahyudi sebagai Kabid Humas tamak dan rakus yang telah mencampuri ‘uang receh’ yang didapat wartawan dari hasil kerja nya.
Padahal, anggota Polisi sudah jelas memiliki NIK dan gaji yang bersumber dari uang rakyat serta kegiatan- kegiatannya sudah dipasilitasi Anggaran Pemerintah melalui uang rakyat.
Atas diambilalih nya uang wartawan dari pihak Krimsus Poldasu, sehingga ada stikma mengatakan, ‘Wartawan diketahui lapar karna tidak di gaji, ternyata sepertinya Oknum di Humas Polda Sumut, lebih lapar lagi’ ??.
(REDAKSI)
