Medan, AgaraNews. Com // Ketua DPD PDI Perjuangan umumkan jika PDI Perjuangan Sumut berhasil memenangkan Pilkada di 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara meski ada upaya sistematis untuk mengalahkan seluruh calon-calon kepala Daerah yang ada di Sumatera Utara.
“Ditengah upaya sistematis untuk menenggelamkan PDI perjuangan Sumut hari ini bisa membuktikan bahwa banteng di Sumut masih tetap kokoh berdiri dan berhasil menggagalkan upaya upaya sistematis untuk menghancurkan PDI Perjuangan” Ungkap Rapidin Simbolon Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut dalam Keterangan Tertulisnya, Jumat (29/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapidin menjelaskan bahwa PDI Perjuangan menang di 15 Kabupaten/Kota antara lain Nias Selatan, Nias Barat, Nias, Gunung Sitoli, Nias Utara, Tapteng, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Labuhan batu Selatan, Tapanuli Selatan, Langkat, Deli Serdang dan Pakpak Barat,
“Namun masih ada beberapa Daerah yang terus kita upayakan dan diperjuangkan mengingat tingkat masifitasnya kecurangan yang terjadi, ditambah dengan adanya bencana Alam namun kita masih berkoordinasi dengan DPP terkait hal ini” Beber Rapidin Simbolon. 
Disisi Lain Rapidin juga menyoroti buruknya penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan Tahun 2024, dimana masih banyak praktek-praktek yang bertentangan dengan azas penyelenggaraan Pilkada terutama banyaknya intervensi dan intimidasi terhadap pemilih,
“Intervensi bisa kita lihat bagaimana masifnya partai coklat dalam mengarahkan aparat pemerintahan, mulai dari PJ Kepala Daerah, Camat, Kepala Desa hingga para ASN, dan ini sangat kasat kita lihat dilapangan, dan saya meyakini bahwa Pilkada 2024 merupakan Pilkada terburuk dari Pilkada yang pernah ada.Dimana kekuasaan tidak malu-malu lagi melanggar etika moral dalam mengendorse Calon dari pihak mereka” Terang Anggota DPR RI tersebut.
Selanjutnya Kata Rapidin Simbolon, PDI Perjuangan Sumut akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada ini dan akan berkoordinasi denga DPP mengenai langkah-langkah yang diambil selanjutnya,
“Evaluasi tentu akan kita lakukan dan kita juga akan berkoordinasi dengan DPP untuk mengambil langkah-langkah yang harus diambil untuk menyikapi banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada kali ini” Pungkas Rapidin Simbolon mengakhiri.(Fahmi/ Lia Hambali)
