Lampung- AgaraNews.com//
Pembangunan Gedung Laboratorium Veteriner Lampung kembali menjadi sorotan publik.
Proyek yang bernilai pagu anggaran Rp19,14 miliar ini terendus mengalami sejumlah permasalahan, mulai dari putus kontrak dengan kontraktor pemenang lelang hingga pengalihan pekerjaan yang dinilai tidak transparan.
Berdasarkan investigasi Tim Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Provinsi Lampung, PT. Kalimaya, kontraktor pemenang lelang yang awalnya mengantongi kontrak pekerjaan, diketahui tidak melanjutkan pembangunan sejak awal November 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihak Balai Veteriner Lampung dilaporkan telah memutus kontrak PT. Kalimaya pada 31 Oktober 2024. Bahkan, perusahaan tersebut kini masuk daftar hitam LPSE Pertanian hingga November 2025.
Namun, di balik permasalahan tersebut, pembangunan gedung tetap dilanjutkan. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pekerjaan diteruskan oleh kontraktor kedua, yakni PT. Viola Cipta Mahakarya.
Kendati demikian, transparansi pelaksanaan proyek ini menjadi tanda tanya besar, terutama karena tidak adanya papan nama proyek yang seharusnya dipasang sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
Kontraktor Berganti, Transparansi Dipertanyakan
Menurut data awal, proyek ini memiliki jadwal pelaksanaan selama 150 hari kalender sejak 31 Mei hingga 31 Oktober 2024.
Namun, setelah pemutusan kontrak, muncul laporan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan dengan mekanisme penunjukan langsung kepada pemenang lelang kedua.
Sayangnya, detail nilai kontrak lanjutan serta durasi waktu pelaksanaan belum diketahui publik.
“Kegiatan proyek terlihat dilanjutkan tanpa papan nama proyek. Selain itu, beberapa pekerja juga tidak menggunakan alat pelindung diri yang memadai. Ini jelas tidak sesuai dengan aturan standar konstruksi,” ungkap seorang sumber yang enggan disebutkan namanya. 
Sorotan dari Berbagai Pihak Ketidakjelasan administrasi dan teknis pada proyek ini memicu reaksi berbagai kalangan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Lampung menyoroti lonjakan risiko penyimpangan akibat kurangnya transparansi, terutama terkait penunjukan langsung kontraktor pengganti dan pengelolaan sisa anggaran.
“Kami meminta agar proyek ini diaudit secara menyeluruh oleh BPK Lampung. Penting untuk memastikan penggunaan anggaran tidak menyimpang, terutama mengingat selisih nilai penawaran antara kontraktor pertama dan kedua cukup signifikan,” tegas salah satu pemerhati pembangunan di Lampung.
Risiko Buruk Akibat Waktu yang Mepet
Dengan tahun anggaran 2024 hampir berakhir, proyek ini terancam dikebut hingga melampaui tahun anggaran 2025. Meski diperbolehkan secara aturan, pelaksanaan yang terburu-buru dikhawatirkan menghasilkan kualitas pekerjaan yang tidak maksimal.
“Proyek seperti ini harus hati-hati, apalagi pembangunan laboratorium untuk penyakit hewan dan zoonosis yang membutuhkan standar tinggi. Jika asal selesai, dampaknya akan terasa pada fungsionalitas gedung di masa depan,” tambah sumber lainnya.
Harapan Akan Transparansi dan Akuntabilitas
Masyarakat berharap pihak Balai Veteriner Lampung, sebagai penanggung jawab proyek, segera memberikan penjelasan resmi mengenai status proyek ini. Terutama mengenai mekanisme penunjukan langsung kontraktor kedua, nilai kontrak baru, serta tindak lanjut atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Kalimaya.
Hingga berita ini diturunkan, wartawan yang mencoba menemui drh. Syafrison, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Farizal, SEI, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), belum berhasil mendapatkan keterangan resmi.
Proyek ini menjadi gambaran nyata pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran negara.
Keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan kualitas pekerjaan adalah kunci utama agar pembangunan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Rg/Tim PWDPI)
